CALLING88

^{_{Ilustrasi – Seorang warga mengurus perpanjangan SIM di mobil pelayanan SIM Keliling, LTC Glodok, Jakarta. (FOTO ANTARA/Andika Wahyu/mes/aa.)}}

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Dr. Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa yang dikehendaki masyarakat terkait SIM seumur hidup, yaitu perpanjangan setiap lima tahun gratis atau tidak lagi dipungut biaya karena membebani.

“Yang dikehendaki publik ini biaya perpanjangan digratiskan,” kata Trubus di Jakarta, Senin.

Menurut dia, untuk evaluasi SIM diperlukan setiap lima tahun sekali, tetapi tidak harus mengeluarkan biaya lagi karena memberatkan bagi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terkait SIM seumur hidup karena orang yang memiliki SIM harus mempunyai kompetensi dalam mengemudi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Keputusan MK itu, kata Trubus, memang benar adanya. Tapi yang dipermasalahkan oleh masyarakat yaitu dengan biaya untuk perpanjangan SIM-nya.

“Jadi yang punya itu wajib melaporkan secara periodik. Tapi kalau, misalnya, lima tahun tidak melaporkan, dianggap sudah mati. Yang menjadi persoalan itu karena berbayar ketika perpanjangan,” ujarnya.

Usulan tersebut disampaikan Sarifuddin Sudding karena penerbitan SIM, STNK dan TNKB yang berlaku seumur hidup dapat meringankan beban masyarakat. Seringkali masyarakat menemui hambatan ketika melakukan perpanjangan surat berkendara tersebut.

Terlebih perpanjangan surat-surat berkendara tersebut menguntungkan vendor pengadaan.

Menurut dia, apabila terjadi pelanggaran berkendara maka surat-surat berkendara tersebut cukup dilubangi sebagai tanda. Apabila telah mencapai limit tertentu maka kepemilikannya dapat dicabut.n

^{_{Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui usai konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)}}

Pemerintah berpotensi menyerap penerimaan negara senilai Rp75 triliun dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025.

“(Potensi penerimaan) Itu sekitar Rp75 triliun,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin.

Menurutnya, pemerintah terus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan PPN, terutama mengenai asas keadilan.

Dalam konteks itu, meski pemerintah menetapkan kenaikan tarif PPN 12 persen tetap berlaku mulai 1 Januari 2025, namun pemerintah juga melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

Insentif perpajakan yang diberikan Pemerintah untuk pembebasan PPN pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp265,5 triliun, dengan rincian untuk bahan makanan sebesar Rp77,1 triliun, insentif UMKM Rp61,2 triliun, transportasi Rp34,4 triliun, jasa pendidikan dan kesehatan Rp30,8 triliun, keuangan dan asuransi Rp27,9 triliun, otomotif dan properti Rp15,7 triliun, listrik dan air Rp14,1 triliun, kawasan bebas Rp1,6 triliun, serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial Rp700 miliar.

Sementara barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium menjadi sasaran pengenaan tarif PPN 12 persen, yang mencakup bahan makanan premium (contoh: wagyu dan salmon), jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA.

“Kami pastikan masyarakat miskin dan rentan kami lindungi. Masyarakat yang mampu yang membayar, tentu sesuai dengan undang-undang. Ini akan kami berikan prinsip keadilan,” tutur Febrio.

Adapun untuk detil lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12 persen maupun yang diberikan insentif akan dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan belakangan, bisa berupa peraturan menteri maupun Peraturan Pemerintah.

Febrio pun menyatakan pemerintah bakal terus memantau perkembangan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depannya. “APBN tahun depan kan belum mulai, tapi akan kami kelola,” tuturnya.

^{_{Rencana Israel untuk memperluas permukiman di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan mencerminkan kurangnya keinginan negara itu untuk mencapai perdamaian yang adil di kawasan, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir. ANTARA/foto-Anadolu/py}}

Rencana Israel untuk memperluas permukiman di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan mencerminkan kurangnya keinginan negara itu untuk mencapai perdamaian yang adil di kawasan, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.

Sebelumnya, pemerintah Israel di bawah kepala otoritas pemerintahan Benjamin Netanyahu secara bulat menyetujui rencana pengembangan Dataran Tinggi Golan, yang mencakup penguatan permukiman lokal dan menggandakan jumlah pemukim di wilayah tersebut.

“Mesir menganggap rencana Israel untuk memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan yang diduduki sebagai pelanggaran hukum internasional dan upaya untuk memaksakan kebijakan fait accompli. Hal ini mencerminkan kurangnya keinginan Israel untuk mencapai perdamaian yang adil di kawasan,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.

Tentara Israel saat ini tengah aktif memperkuat pertahanannya di bagian Suriah dari Dataran Tinggi Golan, di tengah perubahan kekuasaan di Suriah.

Pada awal Desember, Netanyahu menyatakan bahwa kesepakatan pemisahan pasukan dengan Suriah di Dataran Tinggi Golan, yang dicapai setelah Perang Yom Kippur 1973, tidak lagi berlaku karena militer Suriah telah meninggalkan posisinya.

Netanyahu menegaskan bahwa bersama dengan menteri pertahanan, serta dengan dukungan penuh kabinet, ia telah memerintahkan militer Israel untuk menduduki zona demarkasi dan posisi yang mengendalikannya.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga telah menginstruksikan unit-unit militer untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin di bagian Suriah dari Dataran Tinggi Golan.

Seiring dengan penguasaan zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, Angkatan Udara Israel pekan lalu melancarkan operasi udara besar-besaran untuk menghancurkan potensi militer angkatan bersenjata Suriah.

Militer Israel melaporkan hampir seluruh sistem pertahanan udara Suriah telah dieliminasi, bersama dengan angkatan laut Suriah, serta penghancuran puluhan fasilitas militer, termasuk pabrik senjata, pangkalan udara, kompleks bawah tanah, dan cadangan misil strategis.

Pihak berwenang Israel menyatakan langkah ini diambil untuk mencegah senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan pihak yang dapat menggunakannya melawan Israel.

Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari Suriah hingga 1967. Selama Perang Enam Hari, pasukan Israel menduduki wilayah ini.

Setelah Perang Yom Kippur (1973), kedua pihak menyepakati gencatan senjata dan pemisahan pasukan. Setahun setelahnya, pos-pos penjaga perdamaian PBB mulai hadir di Dataran Tinggi Golan.

^{_{Kepala Kejati NTB Enen Saribanon (kiri). ANTARA/Dhimas B.P.}}

 Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Enen Saribanon menjelaskan bahwa rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus bagian dari penyempurnaan alat bukti dalam berkas perkara.

“Sebenarnya pada saat awal kami membaca berkas perkara, kami dari jaksa sebenarnya sudah punya keyakinan bahwa berkas ini sudah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang disangkakan,” kata Enen Saribanon di Mataram, Senin.

Meski demikian, lanjut dia, untuk lebih penyempurnaan lagi, supaya ini bisa optimal dalam melakukan penuntutan, pihaknya butuh tambahan alat bukti, salah satunya melalui rekonstruksi.

Oleh karena itu, pihaknya turut hadir dalam kegiatan rekonstruksi kasus tersangka IWAS pada hari Rabu (11/12) di tiga lokasi berbeda.

“Jadi, saat melakukan rekonstruksi, kami hadir di sana itu untuk menambah atau melengkapi keterangan dan alat bukti yang sudah ada dalam berkas perkara tersebut,” ujarnya.

Kegiatan rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual tersebut pada hari Rabu (11/12) di Kota Mataram. Ada tiga lokasi rekonstruksi yang menjadi rangkaian dari dugaan perbuatan pidana tersangka IWAS.

Lokasi pertama ada di Taman Udayana dan yang kedua di area pinggiran Islamic Center. Kedua lokasi diduga menjadi tempat perkenalan dan upaya tersangka menarik perhatian korban.

Lokasi ketiga di salah satu tempat penginapan yang diduga menjadi tempat tersangka menyetubuhi korban.

Rekonstruksi ini digelar penyidik Polda NTB dengan menghadirkan tim inafis, pihak kejaksaan, lembaga pemerhati perempuan dan anak, serta tersangka IWAS dengan pendampingan tim kuasa hukum.

Turut hadir Wakapolda NTB Brigjen Pol. Ruslan Aspan bersama sejumlah pejabat utama Polda NTB. Hadir pula tim pengawas internal dari Itwasum Mabes Polri.

Rekonstruksi yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut diperankan dengan 49 adegan. Tersangka IWAS dihadirkan penyidik tanpa mengenakan baju tahanan.

_{^{Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat (kanan) menyampaikan pernyataannya dalam taklimat pers Kemlu RI di Jakarta, Senin (16/12/2024). (ANTARA/Nabil Ihsan)}}

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok D-8 Negara Berkembang (Developing-8) ke-11 di Mesir pada 17-19 Desember 2024, demikian dipastikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat mengatakan bahwa pada KTT tersebut, Indonesia akan ditetapkan menerima keketuaan D-8 dari ketua saat ini, Mesir, untuk periode 2026–2027. Keketuaan RI di organisasi D-8 akan dimulai pada 1 Januari 2026.

“KTT ini memiliki signifikansi yang penting karena selain merupakan pertemuan reguler dari organisasi D-8, akan ada serah terima keketuaan dari Mesir kepada Indonesia yang akan menjadi ketua organisasi tersebut pada periode 2026-2027,” kata Roy dalam taklimat pers di Jakarta, Senin.

D-8 merupakan organisasi kerja sama pembangunan dan ekonomi yang berdiri sejak 1997 dan beranggotakan negara-negara kunci dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.

Roy menyoroti semakin pentingnya kerja sama di bawah kerangka D-8 di tengah upaya negara-negara Selatan Global (Global South) memperluas kerja sama di bidang-bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang lainnya.

“RI akan memanfaatkan kehadiran Bapak Presiden ini untuk Indonesia, pentingnya agar D-8 dapat berkontribusi positif terhadap keinginan negara-negara Selatan Global untuk terus meningkatkan kerja sama,” katanya.

Peran D-8 juga semakin penting dalam usaha bersama menguatkan kesadaran dunia terhadap situasi di Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang hingga saat ini masih didera agresi Israel, ucap dia.

Sementara itu, Roy menyebut tema KTT D-8 di Kairo, Mesir, yang bertajuk “Investing in Youth and Supporting Small Medium Enterprises, Shaping Tomorrow’s Economy” menunjukkan fokus KTT D-8 terhadap isu pemuda dan UMKM untuk ekonomi masa depan.

“Tema tersebut juga menunjukkan adanya kesamaan pandangan dengan prioritas yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan kerja sama internasional di bidang ekonomi,” tutur Roy.

^{_{Dekan Fakultas Kedokteran Unsri Syarif Husin (kanan) saat diwawancara di Palembang, Senin (16/12/2024). (ANTARA/ M Imam Pramana)}}

 Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sumatera Selatan mengupayakan perdamaian atas kasus penganiayaan dokter koas di sebuah kafe di Palembang pada tanggal 10 Desember 2024.

Dekan Fakultas Kedokteran Unsri, Syarif Husin saat diwawancara di Palembang, Senin, mengatakan bahwa pihaknya mengupayakan dan akan memfasilitasi perdamaian atas kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang dokter koas.

“Perdamaian secara akademik, karena yang bersangkutan merupakan anak kami ya, mahasiswa kami, namun untuk ranah hukum kami akan mengikuti prosedur,” katanya.

Ia menambahkan saat ini pihaknya masih ikut melakukan investigasi atas kasus tersebut dan pihaknya telah memanggil, namun masih ada data yang harus dilengkapi.

“Pihak terkait sudah kami panggil, Lady hadir langsung dan Luthfi secara zoom, namun untuk melakukan penindakan atas kasus ini, tim investigasi internal kami masih melengkapi data,” katanya.

Menurutnya sejauh ini, selama menjadi mahasiswi Unsri, baik Luthfi maupun Lady sama seperti mahasiswa lainnya, tidak pernah ada konflik apapun dan berjalan baik- baik saja

Meskipun kasus ini tengah ramai, namun tidak mengganggu aktivitas koas, semua mahasiswa teman- temannya tetap menjalani koas seperti biasanya.

Ia mengingatkan kepada para alumni kedokteran Unsri agar tetap baik- baik saja, karena Unsri mengikuti prosedur, baik secara hukum maupun akademik tetap berjalan normal.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menangani kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas di sebuah kafe di Kota Palembang yang videonya ramai di media sosial pada Kamis 12 Desember 2024.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kepolisian tersebut pada Kamis 12 Desember 2024 malam.

Polda Sumsel juga telah menetapkan seorang tersangka FD yang merupakan sopir dari Lady yang melakukan penganiayaan terhadap korban Luthfi pada 14 Desember 2024.

^{_{Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Ahmad Luthfi H Rahmatullah (kiri) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan keuangan Pemilu 2024. Penyerahan tersebut diselenggarakan di Manokwari, Senin. (ANTARA/HO-BPK Papua Barat)}}

 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan perjalanan dinas pada lima Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Papua Barat tidak sesuai standar biaya masukan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran.

Lima KPU tersebut yaitu KPU Kabupaten Manokwari, KPU Kabupaten Manokwari Selatan, KPU Kabupaten Teluk Bintuni, KPU Kabupaten Fakfak, dan KPU Kabupaten Kaimana.

“Biaya perjalanan dinas lima KPU tidak sesuai kondisi senyatanya,” kata Kepala BPK Perwakilan Papua Barat Ahmad Luthfi H Rahmatullah saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan keuangan Pemilu 2024 di Manokwari, Senin.

Selain itu, kata dia, terdapat sejumlah temuan antara lain, pengadaan jasa audit laporan dana kampanye yang dilaksanakan KPU Provinsi Papua Barat tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran.

Temuan lainnya, pengeluaran belanja jasa distribusi logistik Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Fakfak tidak dapat dipertanggungjawabkan, termasuk laporan pertanggungjawaban belanja barang tidak disertai bukti lengkap.

“Sehingga realisasi belanja barang pada KPU Fakfak tidak diyakini keterjadiannya,” ujar Ahmad.

Dia menyebut bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan pengelolaan keuangan bertujuan untuk menilai hal pokok sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh mekanisme pemeriksaan terhadap kepatuhan pengelolaan keuangan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan oleh BPK Republik Indonesia.

“Jadi, seluruh temuan yang disampaikan dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan, ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian serius,” tegas Ahmad.

Dia berharap penyerahan laporan hasil pemeriksaan memberikan manfaat atas upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip clean and good governance.

Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara wajib ditindaklanjuti 60 hari ke depan.

“Sejak laporan hasil pemeriksaan diterima maka selambat-lambatnya 60 hari, maka harus ditindaklanjuti dan lapor ke BPK,” ujar Ahmad.

^{_{Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary saat memberikan keterangan pers di Mapolres Metro Jaktim, Senin (16/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim}}

Terduga penganiaya berinisial GSH terhadap karyawan toko roti berinsial DAD di Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, sampai saat ini statusnya sebagai saksi.

“Saat ini masih proses penyelidikan dan penyidikan sehingga kami mohon waktu rekan-rekan sekalian bahwa yang bersangkutan saat ini masih berstatus saksi,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat memberikan keterangan pers di Mapolres Metro Jaktim, Senin.

Setelah saksi, lanjut dia, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan ke tahap status si terlapor itu menjadi tersangka.

“Setelah itu, dari tersangka kita akan menetapkan apakah perlu ditahan atau tidak. Itu nanti proses berjalan. Jadi, sekali lagi kami harap proses penyidikan ini sedang berlangsung dan kami akan menyampaikan informasi detailnya lengkapnya setelah dilakukan proses-proses penyidikan yang ada,” ujarnya.

Nicolas menjelaskan, kasus penganiayaan itu terjadi pada 17 Oktober 2024 dan korban (pelapor) DAD melaporkan kasus itu pada 18 Oktober 2024.

“Kami sampaikan bahwa proses tersebut, waktu dilaporkan bukan kasus tertangkap tangan, tapi kasus pidana umum. Dengan demikian, penyidik melakukan tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum,” katanya.

Aparat kepolisian pun telah meminta keterangan para saksi, termasuk terlapor GSH untuk mengklarifikasi peristiwa penganiayaan itu.

“Pada saat kami klarifikasi dalam tahap penyelidikan ini dan kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan itulah, saat ini kami sudah menangkap terlapor berinisial GSH bersama keluarganya di Hotel Anugerah Sukabumi, pada Senin dini hari sekitar pukul 02.30 WIB,” kata Nicolas.

Polres Metro Jaktim pun akan melakukan “press release” lengkapnya setelah yang bersangkutan selesai di proses penyidikan ini, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ditahan.

“Mungkin siang atau sore nanti atau malam ini. Yang penting penyidikan cepat, baru kita tetapkan ‘press release’ ulang untuk lengkapnya,” kata Nicolas.

Atas perbuatannya, terduga pelaku GSH terancam dijerat Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman maksimal 2,5 tahun penjara.

Kasi Humas Polres Metro Jaktim AKP Lina Yuliana sebelumnya mengatakan peristiwa itu berawal ketika terduga pelaku meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya, namun korban menolaknya karena bukan pekerjaannya.

“Awalnya terlapor (terduga pelaku) minta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor, kemudian korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya, ” ucap Lina, Sabtu (14/12).

Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek dan bahu korban.

Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial X oleh akun @OmJ_JeNggot, di dalam unggahan tersebut terlihat seorang pria melakukan penganiayaan terhadap karyawan sebuah toko roti.

^{_{Arsip foto – Asap membubung ke langit di Kiev, Ukraina (27/2/2022). ANTARA/Xinhua/Lu Jinbo/aa.}}

Pandangan “realistis” yang lazim terdapat di Eropa mengenai prospek perdamaian di Ukraina adalah bahwa Kiev harus membuat konsesi teritorial, kata Presiden Slowakia Peter Pellegrini pada Minggu (15/12).

“Berbicara mengenai perdamaian, saya pikir kita harus realistis. Saat ini, hampir tidak ada orang yang berpikiran serius di Eropa yang percaya bahwa perdamaian dapat dicapai tanpa kehilangan sebagian wilayah di pihak Ukraina,” kata Pellegrini kepada stasiun televisi STVR.

Pellegrini menambahkan bahwa pendapatnya tersebut didasarkan pada pembaruan laporan terkait Ukraina yang dia terima setiap hari.

Kepala negara Slowakia itu meminta pula agar semua pihak untuk duduk di meja perundingan sesegera mungkin.

Pellegrini juga menyatakan keprihatinannya bahwa konflik Ukraina dapat diikuti oleh berbagai krisis, termasuk penyebaran senjata dan migrasi, yang mengancam keamanan Slowakia.

“Kita perlu mengakui secara terbuka bahwa setelah berakhirnya atau terhentinya perang di Ukraina, sejumlah besar orang dan senjata, serta berbagai kelompok, mungkin datang ke negara kita, yang berpotensi mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok baru yang memiliki risiko keamanan tidak hanya untuk Slowakia tetapi juga untuk negara-negara lain,” klaim pemimpin Slowakia tersebut.

Pellegrini mengemukakan bahwa negaranya harus siap menghadapi segala skenario, termasuk masuknya migran.

Sebelumnya pada Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin mengajukan inisiatif untuk penyelesaian konflik secara damai di Ukraina.

Berdasarkan inisiatif tersebut, Moskow akan segera melakukan gencatan senjata dan menyatakan kesiapan untuk melakukan negosiasi setelah penarikan pasukan Ukraina dari wilayah-wilayah baru yang dikuasai oleh Rusia.

Selain itu, Kiev harus menyatakan bahwa mereka membatalkan niatnya untuk bergabung dengan NATO dan menerima status non-blok dan non-nuklir. Pemimpin Rusia itu juga menyebutkan pencabutan sanksi terhadap Rusia.

^{_{Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha (kanan) berbicara dalam jumpa pers di Jakarta pada 16 Desember 2024. ANTARA/Nabil Ihsan/pri.}}

 Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa jumlah kasus hukum yang menjerat warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun ini mencapai 2.321, 77 persen di antaranya, atau 1.761 kasus, terkait penipuan daring.

Dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin (16/12), Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Judha Nugraha mengatakan ada tren peningkatan jumlah WNI yang atas keinginan sendiri bekerja di industri judi daring di luar negeri, khususnya Kamboja.

Hal itu terlihat dari semakin beraninya bandar penipuan dan judi daring yang terang-terangan menawarkan pekerjaan sebagai pengelola penipuan daring dengan gaji yang menggiurkan.

Sebelumnya, pada bandar menarik pekerja melalui tawaran kerja palsu, kata Judha.

“Tentunya, perlu ada perangkat koordinatif yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mencegah hal ini semakin merebak di masyarakat,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Judha juga melaporkan bahwa jumlah WNI yang secara mandiri melaporkan diri ke Kedutaan Besar RI di Kamboja melonjak sebesar 638 persen pada 2023.

“Berdasarkan data lapor diri di KBRI Phnom Penh, ada 2.332 WNI yang melapor pada 2020. Jumlah tersebut melonjak menjadi 17.212 pada 2023,” katanya.

Namun, kata Judha, jumlah itu tidak mencerminkan jumlah sebenarnya WNI di Kamboja, karena menurut otoritas setempat, ada 123.000 WNI yang masuk ke negara itu hingga September 2024.

Imigrasi Kamboja juga melaporkan ada 89.000 WNI yang memiliki izin tinggal di sana, kata dia.

“Terjadi ketimpangan besar antara data imigrasi Kamboja terkait izin tinggal (bagi WNI) yang tercatat ada 89.000, dibanding data lapor diri yang hanya 17.212 orang,” katanya.