CALLING88

^{_{Arsip foto – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025).}}

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemangkasan anggaran belanja negara sebesar Rp306,69 triliun.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan mengalokasikan dana untuk program prioritas, seperti program makan siang gratis bagi lebih dari 82 juta siswa dan ibu hamil. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemangkasan anggaran yang dilakukan yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah Rp50,5 triliun.

Penghematan ini difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan penggunaan pendingin ruangan. Selain itu, beberapa kementerian mengalami pemotongan anggaran signifikan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum yang dipangkas hingga 70 persen dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 52 persen.

Kebijakan pemangkasan anggaran ini sendiri bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam pengeluaran pemerintah, seperti pentingnya mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, perjalanan dinas yang berlebihan dan acara seremonial yang tidak produktif.

Selanjutnya penghematan ini juga ditargetkan untuk mendukung alokasi dana untuk program prioritas, seperti makan siang gratis bagi siswa dan ibu hamil, serta peningkatan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.

Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi

Pemangkasan anggaran sebesar ini memiliki potensi dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dampak positif kebijakan ini berupa pengurangan pemborosan dan peningkatan kepercayaan investor.

Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak efisien, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Langkah efisiensi ini dapat meningkatkan persepsi positif investor terhadap komitmen pemerintah dalam pengelolaan fiskal yang bijaksana.

Sementara dampak negatif pemangkasan anggaran adalah berupa penurunan aktivitas ekonomi dan pengurangan layanan publik.

Pemotongan anggaran pada kementerian dan lembaga dapat mengurangi belanja pemerintah, yang merupakan salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonom Bhima Yudhistira memperkirakan bahwa efisiensi anggaran dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun hingga 4,7 persen pada 2025.

Di samping itu pemotongan anggaran pada sektor-sektor penting, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, dapat mempengaruhi pemeliharaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonom Jahen Rezki mengkritik besarnya pemotongan anggaran dan menyarankan agar fokus tetap pada optimalisasi layanan publik. Ia menekankan bahwa meskipun penghematan dapat membiayai program kunci dan merangsang pertumbuhan ekonomi, pemotongan yang berlebihan dapat mengganggu layanan publik dan menghambat kinerja ekonomi.

Bhima Yudhistira menyoroti bahwa pada 2024, belanja pemerintah masih terbantu oleh pemilu dan pilkada serentak, sehingga kontribusinya terhadap PDB mencapai sekitar 7,7 persen dengan pertumbuhan lebih dari 6 persen.

Namun, pada 2025, dengan adanya efisiensi anggaran di tingkat pusat dan daerah, porsi belanja pemerintah terhadap PDB diprediksi turun menjadi 5 persen, bahkan pertumbuhannya berpotensi negatif.

Pembelajaran dari negara lain

Banyak negara telah berhasil memangkas anggaran pemerintah dan meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi atau layanan publik. Beberapa contoh terbaik adalah yang dilakukan oleh Swedia, Jerman dan Argentina.

Swedia melakukan reformasi anggaran dan efisiensi birokrasi pemerintah dengan mengadopsi kerangka fiskal ketat, termasuk batas pengeluaran pemerintah yang memastikan defisit anggaran tidak berulang, serta mengambil langkah-langkah mengurangi jumlah pegawai negeri sipil, mendigitalisasi layanan pemerintah, dan menerapkan prinsip Value for Money dalam pengeluaran negara.

Hal ini membuat Swedia menghasilkan output utama mengurangi rasio utang terhadap PDB dari 70 persen menjadi sekitar 35 persen dalam kurun waktu 20 tahun. Pelajaran dari keberhasilan Swedia bagi Indonesia adalah: pemangkasan anggaran harus disertai kerangka fiskal yang disiplin dan berbasis data, serta dukungan digitalisasi layanan dapat mengurangi biaya operasional birokrasi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.

Jerman melakukan Schuldenbremse atau rem utang, dengan mengadopsi Schuldenbremse (Debt Brake) pada tahun 2009 yaitu kebijakan yang membatasi defisit anggaran pemerintah tidak lebih dari 0,35 persen dari PDB.

Selain itu Pemerintah juga memangkas anggaran dengan menutup kementerian yang kurang efektif, meninjau ulang program subsidi, dan memprivatisasi beberapa perusahaan milik negara yang tidak strategis, dan fokus besar diberikan pada otonomi daerah, sehingga layanan birokrasi lebih cepat dan murah.

Pemangkasan tersebut utamanya membuat Jerman tetap memiliki sistem infrastruktur dan pendidikan yang kuat, tetapi dengan biaya yang lebih efisien, dan anggaran pemerintah beberapa tahun terakhir mengalami surplus.

Pelajaran yang dapat diambil bagi Indonesia adalah pemangkasan anggaran tidak hanya soal mengurangi biaya, tetapi juga memastikan pengeluaran yang benar-benar produktif, serta memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah bisa meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa menambah beban pemerintah pusat.

Pelajaran dari krisis inflasi dan pemotongan anggaran era Javier Milei (2023-2024) di Argentina, yang mengusung kebijakanshock therapymelalui pemotongan besar-besaran terhadap anggaran negara untuk mengatasi hiperinflasi dan defisit fiskal.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintahan Javier meliputi pemotongan anggaran lebih dari 5 persen dari PDB, penghapusan subsidi energi dan transportasi, pengurangan belanja kementerian dan daerah, liberalisasi ekonomi dan deregulasi; dan menghentikan transfer dana ke provinsi.

Hasil yang diperoleh dari kebijakan ini bagi Argentina adalah inflasi turun dari 211 persen pada Desember 2023 menjadi 200 persen pada awal 2024, kemiskinan meningkat dengan 50 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan akibat kenaikan biaya hidup setelah subsidi dicabut, dan pasar keuangan relatif stabil,tetapi daya beli masyarakat merosot drastis.

Pelajaran bagi Indonesia dari kebijakan di Argentina adalah pemangkasan anggaran memang bisa membantu stabilitas fiskal, tetapi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari dampak sosial yang besar, penghapusan subsidi harus disertai dengan kebijakan mitigasi, seperti program bantuan langsung tunai atau stimulus ekonomi bagi sektor yang terkena dampak, dan apabila memangkas belanja birokrasi, harus memastikan ada strategi penciptaan lapangan kerja baru untuk menampung tenaga kerja yang terdampak.

Pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun tahun 2025 oleh Pemerintah Indonesia sesungguhnya memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan mengalokasikan dana untuk program prioritas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila Indonesia mencermati dan belajar dari pengalaman negara-negara yang telah melakukan langkah yang sama, pemangkasan anggaran Rp306 triliun bisa benar-benar meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Tentunya dengan melakukan beberapa langkah yaitu pertama, melakukan pemangkasan anggaran berbasis data dan hasil. Kedua, mengurangi birokrasi yang tidak efisien dan meningkatkan digitalisasi layanan publik.

Ketiga, melakukan optimalkan alokasi anggaran dengan indikator kinerja yang jelas. Keempat, memberikan otonomi lebih kepada daerah dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik. Kelima, berperan aktif melakukan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengurangi beban anggaran negara, tanpa kehilangan kontrol terhadap layanan esensial.

*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

^{_{Pesepak bola Timnas Indonesia U-20 Welber Jardim menendang bola ke arah gawang Timnas Yordania U-20 dalam Mandiri U-20 Challenge Series 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (24/1/2025)}}

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) baru saja merilis nomor punggung untuk 23 pemain timnas U-20 Indonesia di Piala Asia U-20 2025 di China.

Dalam unggahan resmi Instagram timnas Indonesia, Rabu, tak ada perubahan berarti dari nomor-nomor yang dikenakan para penggawa Garuda Nusantara dari turnamen-turnamen sebelumnya.

Jens Raven masih memakai nomor punggung 9, Welber Jardim memakai nomor punggung 10, Kadek Arel memakai nomor 4, hingga Iqbal Gwijangge dengan nomor 21.

Arlyansyah Abdulamanan menjadi pemain lama yang mengubah nomor punggungnya. Pemain 19 tahun itu memilih nomor punggung 7, pindah dari nomor sebelumnya yaitu 20. Nomor 7 sendiri identik dengan Figo Dennis yang pada turnamen ini dicoret Indra Sjafri.

Sementara itu, tiga pemain debutan di timnas U-20, Fava Shefa Rustanto mengenakan nomor punggung 13, lalu Evandra Florasta mengenakan nomor punggung 6, dan Aulia Rahman menggunakan nomor punggung 20.

Pada Piala Asia U-20 2025, Indonesia berada di Grup C bersama tim Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Indonesia melakoni pertandingan pertama melawan Iran pada 13 Februari. Pada laga kedua, Dony Tri Pamungkas dan kawan-kawan akan menghadapi juara bertahan Uzbekistan pada 16 Februari.

Tiga hari berikutnya, tim Garuda Nusantara menutup laga babak grup dengan melawan Yaman pada 19 Februari. Tiga pertandingan Indonesia dimainkan di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda Shenzhen, China, pada pukul 18.30 WIB.

Turnamen ini juga ajang kualifikasi Piala Dunia U-20 2025 di Chile. Tim-tim yang menembus semifinal Piala Asia U-20 berhak tampil di Chile.

Berikut nomor punggung resmi timnas U-20 Indonesia di Piala Asia U-20 2025:

Kiper:

1. Fitrah Maulana (Persib Bandung)

22. I Wayan Wiguna (Bali United)

23. Ikram Algiffari (Semen Padang)

Bek:

2. Rizdjar Nurviat (Borneo FC)

3. Achmad Zidan (PSS Sleman)

4. Kadek Arel (Bali United)

5. Muhammad Alfharezzi Buffon (Borneo FC)

13. Fava Sheva (PSPS Pekanbaru)

14. Sulthan Zaky (PSM Makassar)

16. Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta)

17. Muhammad Mufli Hidayat (PSM Makassar)

21. Muhammad Iqbal Gwijangge (Barito Putera)

Gelandang:

6. Evandra Florasta (Bhayangkara FC)

8. Aditya Warman (Persija Jakarta)

10. Welber Jardim (Sao Paulo/Brasil)

12. Fandi Bagus (Bhayangkara FC)

18. Toni Firmansyah (Persebaya Surabaya)

Penyerang:

7. Arlyansyah Abdulamanan (PSIM Yogyakarta)

9. Jens Raven (FC Dordrech/Belanda)

11. Jehan Pahlevi (Persiku Kudus)

15. Marselinus Ama Ola (UD Logrones/Spanyol)

19. Muhammad Ragil (Bhayangkara)

20. Aulia Rahman (PSIS Semarang)

^{_{Pengunjung keluar dari ruang pemutaran film di sebuah bioskop di Kunming, Provinsi Yunnan, China (3/2/2025)}}

Platform penjualan tiket China, Maoyan, merevisi lebih lanjut perkiraannya untuk “Ne Zha 2,” memproyeksikan film animasi blockbuster tersebut akan meraup pendapatan total sebesar 14,25 miliar yuan (1 yuan = Rp2.237) di China.

Perkiraan baru itu, yang diumumkan pada Senin (10/2) malam waktu setempat, akan memposisikan film feature (film panjang) China tersebut sebagai film animasi terlaris dalam sejarah box office global, dan berpotensi menempatkannya di antara tujuh film terlaris sepanjang masa di semua kategori secara global.

Revisi proyeksi itu dilakukan hanya satu hari setelah Maoyan menaikkan perkiraan box office domestiknya untuk film tersebut menjadi lebih dari 12 miliar yuan, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 10,8 miliar yuan pada 6 Februari.

Sebagai film China pertama yang diperkirakan akan melewati ambang batas 10 miliar yuan, film ini menjadi tonggak sejarah bagi perfilman China.

_{^{Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah Kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (10/2/2024) malam}}

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, di Banten pada Senin malam.

Penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Senin, tampak dua orang penjaga Kantor Desa Kohod, keluar dari gedung menyambut langsung para penyidik dari Polri. Kemudian, penyidik memberikan informasi bahwa keberadaan mereka untuk melakukan penggeledahan di kantor tersebut.

“Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas, untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor desa Kohod. Kami pun ada surat perintahnya,” kata salah satu penyidik Bareskrim Polri.

Setelah penyidik mengkonfirmasi, mereka tampak memasuki ruangan Kades Kohod dan sekretaris desa untuk memeriksa sejumlah berkas dokumen serta data yang ada di dalam.

Kemudian, tim penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait perkara yang ditangani Bareskrim yakni pagar laut.

Sementara itu, di tempat berbeda polisi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kades Kohod yang berlokasi tidak jauh dari kantor desa.

Beberapa anggota polisi, langsung menemui dan mengonfirmasi kepada keluarga serta kerabat yang ada di kediaman Kades Kohod tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa dalam agenda penggeledahan tersebut pihaknya menerjunkan sebanyak 20 personel dengan dibagi tiga tim.

Di mana, tim pertama diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke Kantor Desa Kohod, tim kedua bertugas menggeledah di kediaman Kepala Desa Kohod yakni Arsin, lalu tim ketiga memeriksa kediaman Sekretaris Desa Kohod.

“Iya benar, kami telah melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di wilayah Pakuhaji, kabupaten Tangerang Banten. Ada berapa personel yang diturunkan dan berapa dokumen yang kami sita,” terangnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan kepada Istri dan keluarga Kades Kohod terkait perkara kasus SHGB/SHM pagar laut di Kabupeten Tangerang.

Proses pemeriksaan itu dilakukan di Kantor Polsek Pakuhaji dengan agenda permintaan informasi terhadap keluarga bersangkutan.

Selama pemeriksaan, istri beserta keluarga Kades Kohod tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara (BAP), soal pagar laut. Kemudian, setelah proses penandatanganan itu mereka langsung bergegas keluar dari kantor polisi.

^{_{Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan (berdiri kanan) saat meninjau peluncuran program cek kesehatan gratis saat ulang tahun di Puskesmas Jatimulya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin}}

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan program Presiden Prabowo Subianto yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG) saat ulang tahun merupakan upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Beda treatment, kalau BPJS Kesehatan itu untuk terapi. Jadi kalau sudah sakit, kemudian pengobatan itu ditanggung dengan asuransi BPJS. Sedangkan ini untuk deteksi dini, untuk pencegahan,” kata Tenaga Ahli Kemenkes Bidang Integrasi Layanan Primer dan Promosi Kesehatan Indah Suci Widyahening di Puskesmas Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Senin.

Ia menjelaskan program ini memberikan pelayanan kesehatan sesuai kelompok umur mulai dari usia di bawah enam tahun, usia sekolah dan umur 18 tahun ke atas atau setelah sekolah, dewasa, hingga lanjut usia.

Pemeriksaan kesehatan bagi anak usia di bawah enam tahun mencakup tumbuh kembang, dilanjutkan dengan deteksi dini gangguan tiroid, enzim pemecah darah seperti G6PD, hingga pemeriksaan EKG bagi orang dewasa dan lanjut usia.

“Kemudian juga pemeriksaan laboratorium darah dan untuk lansia juga, termasuk meliputi pemeriksaan untuk deteksi dini kanker,” katanya.

Indah menyatakan pemeriksaan kesehatan secara dini ini diharapkan dapat mengantisipasi, sekaligus mengetahui gangguan-gangguan kesehatan yang dialami masyarakat sehingga bisa dicegah supaya tidak berkembang menjadi penyakit.

Ia meminta puskesmas untuk mengatur antrean program ini dengan baik melalui optimalisasi aplikasi satu sehat agar alur teknis pemeriksaan dapat berjalan secara mengalir sehingga tidak menimbulkan kepadatan.

Kepala UPTD Puskesmas Jatimulya Ernida Sianturi mengatakan proses pemeriksaan kesehatan gratis membutuhkan waktu 25-45 menit mulai dari pendaftaran hingga tuntas pemeriksaan.

Dia mengaku dari total 200-250 pasien umum per hari yang dilayani puskesmas, program cek kesehatan gratis ini dapat menampung kuota hingga sebanyak 30 orang setiap hari.

“Kami juga melayani pasien ataupun peserta program ini yang belum melakukan pendaftaran secara online, mereka datang ke sini dan kita akan bantu daftarkan secara offline,” kata dia.

^{_{Ilustrasi kebakaran.}} 

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta berhasil memadamkan kebakaran yang sempat melanda Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Sabtu.

Informasi mengenai kebakaran itu diterima oleh Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, pada Sabtu sekitar pukul 23.09 WIB. Petugas kemudian segera dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman mulai pukul 23.18 WIB.

Memasuki pukul 23.45, api berhasil dilokalisir, untuk kemudian dilakukan proses pendinginan serta pengeluaran asap dari gedung.

Pihak Gulkarmat menyebut bahwa mereka mengirimkan 20 unit mobil pemadam api serta 80 personel pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

^{_{Pemimpin Umat Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus menerima Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri beserta delegasi dari Indonesia di kediaman Paus, Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore waktu setempat.}} 

 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan pertemuan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Pemimpin Umat Katolik Dunia yang juga Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Mengutip pernyataan Sekretaris Sri Paus, Father (Fr.) Marcin Schmidt, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Luar Negeri PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan dengan Megawati merupakan pertama kalinya Sri Paus mau menerima tamu luar negeri di kediaman pribadi.

“Meski dalam kondisi kurang sehat, Sri Paus tetap menyempatkan diri untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri karena penghormatannya terhadap Presiden Ke-5 RI, yang juga putri Proklamator Bangsa Indonesia, Bung Karno,” kata Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia menceritakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Megawati mengawali pembicaraan dengan menanyakan kesehatan Paus sambil mengucapkan terima kasih karena telah mengundang Megawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Hak Anak atau World Leaders Summit of Children Rights di Vatikan pada Senin (3/2).

Dalam kesempatan itu, sambung dia, Megawati juga menyampaikan salam dari bangsa Indonesia, khususnya umat Katolik di Indonesia yang begitu mengagumi Paus dan sangat ingin dapat bertemu secara langsung dengan Paus.

Merespons penyampaian salam dari Megawati, dikatakan bahwa Paus mengucapkan terima kasih atas keramahan bangsa Indonesia dan mengatakan bahwa rakyat Indonesia merupakan masyarakat yang indah.

Selain itu, Basarah menuturkan Megawati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Paus yang telah mengundang dirinya menjadi Ketua Dewan Penasihat Shcolas Occurentes se-Asia.

“Megawati menjelaskan bahwa visi kemanusiaan Scholas memiliki kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila, utamanya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,” tuturnya.

Namun demikian, lanjut dia, Megawati menegaskan masih menunggu penjelasan detail dari Presiden Scholas Jose Maria mengenai kiprah Scholas Occurentes di dunia dan manfaatnya bagi kepentingan bangsa Indonesia.

Merespons hal itu, Paus menjelaskan bahwa misi kemanusiaan Scholas, yakni untuk pendidikan anak-anak sedunia agar mereka dapat menjadi generasi masa depan yang selalu mencintai persaudaraan antarumat manusia tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan warna kulit.

Adapun Paus Fransiskus menerima Megawati dan delegasi di kediaman Paus, Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2) sore waktu setempat.

Megawati hadir bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani didampingi putra tertuanya, Mohammad Rizky Pratama, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambe.

Sementara, Sri Paus didampingi Presiden Global Scholas Occurrentes José María del Corral dan Fr. Marcin Schmidt.

^{_{Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono atau Kanang.}}

Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyebut Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang resmi disahkan bertujuan untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

UU BUMN yang disahkan dalam rapat paripurna ke-12 Masa Sidang-2 2025 merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Kanang sapaan akrabnya dalam keterangan di Surabaya, Jumat mengatakan “roh” dari revisi UU BUMN ini adalah ketidakpastian ekonomi global yang kemudian berdampak kepada kondisi keuangan negara dan juga kinerja BUMN yang belum optimal dalam menghasilkan dividen.

Oleh karena itu, perubahan ini diharapkan mampu membawa dampak positif bagi pengelolaan perusahaan pelat merah.

“Tidak semua BUMN berada dalam kondisi sehat. Ada yang mampu memberikan dividen besar bagi negara, ada yang setengah sehat, dan ada juga yang terus merugi. Oleh karena itu, UU BUMN ini memuat strategi pemetaan yang lebih jelas agar semua BUMN dapat berkontribusi maksimal terhadap negara yang ujungnya berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Kanang.

Ia menjelaskan dalam UU BUMN ini, terdapat dua struktur utama untuk mengelola BUMN secara lebih sehat.

Pertama, BUMN yang tetap dikelola langsung oleh Menteri BUMN dengan fokus pada keberlanjutan dan profitabilitas.

Kedua, sebuah badan baru yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Menteri terkait serta DPR RI untuk mengawasi investasi dan strategi keuangan BUMN dengan nama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selain restrukturisasi pengelolaan, Kanang juga menuturkan bahwa di dalam UU BUMN ini juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat.

DPR RI berkomitmen untuk memastikan setiap investasi BUMN tepat sasaran dan mengevaluasi perusahaan yang terus mengalami kerugian.

“Ketika ada BUMN yang dividen-nya rendah atau bahkan merugi, kita akan mencari tahu penyebabnya. Apakah akibat salah strategi, salah prioritas, atau bahkan salah kelola,” kata Kanang.

Politisi dari PDI Perjuangan juga mendorong agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU ini, sehingga implementasi dapat berjalan efektif.

“Kami di Komisi VI melakukan respon cepat dalam menyetujui RUU ini dan kita juga berharap pemerintah merespon dengan cepat, supaya Menteri BUMN dan pengelolaan investasi segera berjalan sehingga dapat menunjukkan dampak terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sebagai salah satu fraksi penginisiasi UU BUMN, PDI Perjuangan, Kanang juga memastikan bahwa pengawasan terhadap BUMN dan BPI Danantara akan dilakukan secara ketat.

“Harapannya, dengan UU ini, kita dapat memastikan bahwa pengelolaan dan pengawasan BUMN berjalan dengan baik, sehingga perusahaan negara bisa menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional,” ucapnya.

^{_{Kepala Bea Cukai Mataram I Made Aryana saat diwawancarai usai menghadiri konferensi pers kinerja fiskal, ekonomi, dan moneter Provinsi Nusa Tenggara Barat di kantor DJPb NTB, Mataram, Kamis (23/1/2025).}} 

Kantor Bea Cukai Mataram di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mencatatkan angka realisasi penerimaan kepabeanan melonjak luar biasa, pasalnya periode Januari 2025 saja sudah mencapai 2.822 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.

“Penerimaan pabean dikontribusikan dari bea masuk sebesar Rp3,4 miliar. Jika dibandingkan dengan target bea masuk sebesar Rp120,53 juta, maka capaian realisasi sebesar 2.822 persen,” ujar Kepala Bea Cukai Mataram I Made Aryana di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan bahwa capaian penerimaan pabean pada Januari 2025 sudah mencapai Rp3,4 miliar, sedangkan target setahun hanya Rp120,53 juta.

Made mengungkapkan komoditas impor utama berupa beras menyebabkan penerimaan kepabeanan melesat hingga ribuan persen hanya dalam waktu satu bulan.

Terdapat dua kegiatan impor beras, yaitu 5.900 ton melalui kapal Stella Beauty dan 7.500 ton menggunakan kapal MV Logger. Total beras impor yang masuk ke Pulau Lombok mencapai 13.400 ton.

Selain realisasi pabean, Bea Cukai Mataram menorehkan capaian penerimaan cukai 4,66 persen pada Januari 2025. Penerimaan cukai dikontribusikan dari cukai hasil tembakau Rp1,19 miliar.

“Jika dibandingkan dengan target cukai tahun ini sebesar Rp25,67 miliar, maka capaian realisasi sebesar 4,66 persen,” kata Made.

Adapun total realisasi penerimaan Kantor Bea Cukai Mataram selama Januari 2025 sebesar Rp4,59 miliar atau setara 17,83 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebanyak Rp25,79 miliar.

Made optimistis pihaknya mampu mencapai target penerimaan bea dan cukai tersebut melalui penambahan perusahaan ke dalam aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT di Lombok Timur dan peresmian APHT baru di Lombok Tengah.

^{_{Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam wawancara cegat dengan wartawan usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).}}

 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menjelaskan mengenai alasan tidak dilanjutkannya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Batam, Kepulauan Riau.

Dia mengatakan tidak dilanjutkannya proyek ini bukan disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan oleh kementerian, melainkan karena tidak adanya kelanjutan dari kontrak kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan.

“Jadi kalau data center Batam itu sebetulnya ini bukan karena efisiensi, tapi Data Center Batam …. ini program yang sudah lama kita ada kontrak kerja sama dengan Korea Selatan, kemudian tidak ada lanjutan dari itu,” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Meutya menjelaskan bahwa proyek tersebut sebenarnya merupakan program yang telah memiliki kontrak kerja sama dengan Korea Selatan. Namun, selama dua tahun berjalan, tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Meutya menduga bahwa kondisi politik di Korea Selatan yang sempat mengalami turbulensi menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya proyek ini. Akibatnya, kata dia, selama dua tahun tidak ada pembangunan yang dilakukan.

Hal itu dinilainya sangat merugikan karena menyebabkan hilangnya momentum untuk membangun pusat data besar yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meutya mengatakan meskipun pihak Korea Selatan sempat mengajukan permohonan perpanjangan kontrak, pihaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama tersebut.

“Kami memutuskan sebagai Menkomdigi, meskipun waktu itu Korea Selatan meminta untuk diperpanjang, tapi karena dua tahun kita terlalu lama kehilangan momentum, akhirnya kontrak itu tidak dilanjutkan. Jadi bukan dicabut juga, hanya tidak dilanjutkan,” ucap dia.

Dengan demikian, kata dia, anggaran yang telah dialokasikan untuk proyek ini akhirnya dikembalikan ke pemerintah.

“Jadi dengan demikian, karena tidak berjalan, ya berarti anggarannya dari Kemkomdigi dikembalikan ke pemerintah,” ucap Meutya.