“Hari ini, usulan Komisi Eropa untuk mengenakan bea masuk imbalan definitif pada impor kendaraan listrik baterai (BEV) dari China telah memperoleh dukungan yang diperlukan dari Negara Anggota UE untuk penerapan tarif,” kata UE dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNBC International.
UE menyebut keputusan ini menandai langkah lain menuju penyelesaian investigasi antisubsidi Komisi terhadap kendaraan listrik dari China, yang diluncurkan pada Oktober 2023.
UE pertama kali mengumumkan akan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada impor kendaraan listrik China pada Juni. Mereka menyebut China mendapat manfaat “besar dari subsidi yang tidak adil” dan menimbulkan “ancaman kerugian ekonomi” bagi produsen kendaraan listrik di Eropa.
Bea masuk juga diungkapkan untuk masing-masing perusahaan yang terkait dengan tingkat kerja sama dan informasi yang mereka berikan kepada UE, sebagai bagian dari penyelidikan blok tersebut terhadap produksi EV di China. Bea masuk sementara diberlakukan sejak awal Juli.
Komisi Eropa kemudian merevisi rencana tarifnya pada September berdasarkan “komentar yang didukung bukti tentang tindakan sementara” dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan Beijing terus yakin bahwa penyelidikan terhadap subsidi China untuk industri kendaraan listriknya telah mencapai “kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya” dan menambahkan bahwa blok tersebut mempromosikan persaingan yang tidak adil.
Meski begitu, pada Jumat, UE mengatakan masih mencari solusi lain, bahkan saat tarif diadopsi.
“Secara paralel, UE dan China terus bekerja keras untuk mengeksplorasi solusi alternatif yang harus sepenuhnya kompatibel dengan WTO, memadai dalam mengatasi subsidi yang merugikan yang ditetapkan oleh penyelidikan Komisi, dapat dipantau dan ditegakkan,” katanya.
Potensi pembalasan dari China telah menjadi perhatian utama bagi beberapa anggota UE, terutama karena Beijing telah meluncurkan penyelidikan antidumping terhadap ekspor daging babi dan brendi dari UE, serta penyelidikan antisubsidi terhadap produk susu UE.
Pasalnya, proyek pembangunan pipa sebesar Rp 2,7 triliun tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun jamak (multi years) 2024-2026. Proyek ini dibangun sepanjang 245 kilo meter (km) ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur dengan target konstruksi selama 18 bulan sejak 30 September 2024.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan, sejatinya pemerintah memiliki aset jaringan pipa gas tersebut dengan kerja sama badan usaha untuk bisa menjadi pelaksana proyek dan operatornya.
“Cisem ini dibangun, dikerjasamakan untuk dioperasikan oleh badan usaha. Artinya apa? Artinya aset itu masih milik negara. Badan usahanya diminta untuk mengoperasikan,” jelas Laode kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Jumat (4/10/2024).
Dia menjelaskan, dengan menggunakan dana APBN, maka diharapkan biaya angkut atau toll fee penyaluran gas ini bisa ditekan dan harga ke konsumen menjadi lebih terjangkau.
“Tujuannya untuk menekan toll fee yang akan berlaku pada pipa ini. Karena kalau toll fee itu pakai basis penganggaran badan usaha tentu nilainya akan tinggi. Sehingga aset ini masih milik negara. Toll fee-nya kita bisa tekan agar nanti harga yang sampai ke konsumen itu masih memadai dan masih menarik untuk investasi masuk di kawasan-kawasan industri,” jelasnya.
Laode menyebutkan, potensi serapan gas dari Pipa Cisem Tahap 2 diprediksi akan mencapai 50 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) di wilayah Balongan, dan sebanyak 50 MMSCFD di wilayah Cilacap. Ditambah, ada juga potensi serapan gas dari berbagai industri di Batang.
“Nah setelah Cisem 2 jadi, di Balongan ada potensi sampai 50 (MMSCFD). Kemudian juga di Selatan, di Cilacap juga ada 50 (MMSCFD). Lalu jangan lupa industri pupuk juga nanti akan menggunakan jadi ini salah satu offtaker-nya. Di kawasan industri terpadu batang itu ada KCC Glass, industri keramik dan industri-industri lainnya,” bebernya.
Dengan begitu, dia mengatakan sejatinya sudah banyak industri yang menunggu pembangunan Pipa Cisem Tahap 2 ini selesai dan bisa mulai beroperasi.
“Jadi sebenarnya industri-industri ini banyak yang sedang menunggu ini kapan Pipa Cisem 2 ini selesai dan nanti akan dimanfaatkan untuk menggunakan gasnya nanti yang melewati pipa tersebut,” tandasnya.
Perlu diketahui, proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II ini dibangun sepanjang 245 kilo meter (km), mencakup ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Cisem Tahap I senilai Rp 1,17 triliun yang sudah selesai dibangun dan beroperasi pada 2023. Adapun Pipa Cisem Tahap I mencakup ruas Semarang-Batang.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi yang dikelola dalam Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghubungkan jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat, dan Jawa Bagian Timur.
Proyek tersebut dibangun dalam rangka memperkuat rantai suplai gas bumi secara nasional sehingga bisa mencapai kemandirian energi serta mempercepat penyediaan infrastruktur energi.
Adapun, proses tender dimulai pada April 2024 dan diumumkan pada 4 Juli 2024 dengan konsorsium KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung ditetapkan sebagai pelaksana proyek.
Selain itu, nilai kontrak proyek mencapai Rp 2,7 triliun mencakup seluruh aspek pekerjaan konstruksi terintegrasi, dari perancangan hingga pelaksanaan. Sementara durasi pelaksanaan proyek ditetapkan selama 18 bulan, terhitung sejak penandatanganan kontrak 2 Agustus 2024.
Lebih lanjut, PT Amythas telah ditunjuk sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK). Tugas konsultan ini mencakup pengawasan dan pendampingan teknis, memastikan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Saat ini, persiapan administrasi proyek sudah selesai, dan pekerjaan fisik di lapangan akan segera dimulai. Tim pelaksana sedang memobilisasi alat berat dan tenaga kerja, dengan pekerjaan konstruksi yang dijadwalkan dimulai pada Oktober 2024.
Sumber gas proyek Cisem II berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) dan Long Term Plan (LTP) yang berasal dari potensi seluruh WK yang ada di wilayah Jawa Timur (WK Agung dan WK Bulu).
Sedangkan, penerima manfaat dari pembangunan proyek Cisem II adalah Kilang Balongan, berbagai industri di wilayah Jawa Barat, jargas rumah tangga, serta tambahan kebutuhan dari Pupuk Kujang.
Di tengah situasi itu, pemerintah Indonesia memastikan untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak akan terpengaruh, karena sudah mempertimbangkan aspek-aspek risiko yang dipengaruhi sentimen tersebut.
“Karena ini sudah menjelang akhir tahun untuk 2024 relatively cukup aman. Apalagi kemarin sempat juga rupiah menguat cukup banyak dan tingkat suku bunga juga mulai turun,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, di kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
“Dan juga harga komoditasnya juga sudah mulai lebih rendah dibandingkan pertengahan tahun kemarin,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah menargetkan defisit APBN 2024 hingga tutup buku akan berada pada kisaran 2,7% atau senilai Rp 609 triliun, sedikit di atas rancangan defisit yang telah ditetapkan dalam APBN 2024 awal sebesar Rp 2,29% atau setara Rp 522,8 triliun.
Penetapan defisit yang naik itu telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum memanasnya konflik di Timur Tengah. Proyeksi defisit yang merangkak ke level 2,7% sudah dilakukan Kementerian Keuangan saat menyampaikan laporan semester I-2024 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Sampai akhir tahun ini untuk pelaksanaan APBN 2024 kita relative sudah aman. Tantangan berikutnya tentu bagaimana kita mengantisipasi dan mitigasi untuk 2025 dengan situasi yang mungkin masih akan tetap sama,” ungkap Febrio.
Ia menekankan, sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan rupiah dan gejolak harga minyak saat ini memang telah diantisipasi pemerintah dengan desain APBN yang ditetapkan hingga akhir tahun.
“Makanya APBN kita itu, kita selalu sebut istilahnya shock absorber. Kita punya mekanisme untuk bagaimana kalau terjadi global shock, khususnya yang berdampak bagi masyarakat, itu bisa kita redam. Dan mekanisme existing yang ada di APBN itu bisa kita gunakan,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui selain rupiah yang hampir bergerak ke level Rp 15.500/US$ itu, harga minyak mentah dunia terus mengalami peningkatan menyusul konflik di Timur Tengah yang terus berlangsung dan potensi gangguan pasokan minyak mentah terhadap pasar global.
Berdasarkan data Refintiv pada perdagangan Kamis (3/10/2024) harga minyak mentah Brent tercatat melonjak 5,03% ke US$77,62 per barel. Sementara acuan West Texas Intermediate (WTI) terbang 5,15% ke US$73,71 per barel.
Pasar mulai memperhitungkan kemungkinan gangguan pasokan di Timur Tengah, yang menyumbang sekitar sepertiga dari pasokan global, kata analis ANZ, Daniel Hynes.
Dalam asumsi makro di APBN 2024, indikator nilai tukar rupiah sendiri ditetapkan di level Rp 15.000/US$, sedangkan harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$ 82 per barel.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, memberikan penjelasan terkait masalah itu. Ia bilang, pasokan bijih nikel dalam negeri saat ini sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan smelter yang ada.
Namun, ia tak menampik bahwa persoalan impor bijih nikel sempat terjadi karena tersendatnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
“Jadi kalau yang bikin lama ya coba dicek ke perusahaannya kenapa lama (RKAB)? Karena saat dievaluasi kan ada kurangnya apa. Jadi segera dilengkapi, kalau lengkap ya oke dan seperti yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa kalau untuk nikel yang saat ini RKAB yang sudah disetujui Sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan,” kata Agus di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).
Beberapa waktu lalu, PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) mengaku harus terpaksa mengimpor bijih nikel dari negara lain, khususnya dari Filipina.
Hal tersebut dilakukan guna memastikan keberlangsungan operasi proyek smelter milik perusahaan yang berada di Desa Pendingin, Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Direktur Utama PT Nityasa Prima sebagai konsorsium PT KFI, Ferro Industry Muhammad Ardhi Soemargo beralasan, impor bijih nikel dilakukan lantaran kurangnya pasokan bahan baku di dalam negeri karena tersendatnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
“Ketika bapak mengatakan kenapa kami harus ambil dari Filipina karena beberapa tambang belum dapat RKAB, ketika tambang belum ada RKAB maka kami gak bisa beli,” kata dia dalam RDPU bersama Komisi VII DPR RI, Senin (8/7/2024).
Di sisi lain, pihaknya juga perlu memastikan keberlangsungan dari operasi smelter. Mengingat, terdapat 1.400 tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya kepada smelter tersebut.
“Tadi ketika saya sampaikan kepada bapak pimpinan mengenai adanya nikel datang dari Filipina disampaikan bahwa nikel Filipina itu kami baru masuk hanya 1 vessel pak sekitar 51 ribu dan posisi kami hanya untuk membantu menambahkan hal-hal atau nickel ore yang saat ini kekurangan pak,” tambahnya.
Pemerintah tetap menempatkan kelapa sawit ini menjadi komoditas unggulan karena berperan sebagai penyumbang PDB yang besar. Serta penyedia tenaga kerja yang sangat besar sampai 16 juta orang, sehingga menjadi tulang punggung bukan hanya pengusaha, namun terutama lagi adalah para pekebun atau rakyat.
Sayangnya ada kampanye hitam dari negara Uni Eropa terhadap komoditas sawit.
“Nah terkait dengan kampanye negatif terhadap sawit, kita terus berupaya mengumandangkan bahwa kita mengolah sawit ini secara berkelanjutan. Kita sudah memperkenalkan ISPO dari tahun 2011 dan kita akan memperbaharui lagi yang sebelumnya sertifikat keberlanjutan itu di Hulu, nanti akan sampai ke hilir,” kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman di Nusa Dua Bali, Jumat (4/10/2024).
Saat ini RI juga tengah berjuang untuk menentang Undang-Undang (UU) Antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Ia sudah mendengar kabar, Komisi Uni Eropa akan menunda pemberlakuan UU ini selama satu tahun. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi.
“Nah jadi tanpa EUDR pun kita terus membenahi diri sendiri supaya lebih berkelanjutan termasuk ketertelusuran. Nah oleh karena kita mengembangkan dashboard kemudian juga terus kita melakukan intensifikasi melalui kebijakan peremajaan sawit gitu . Kemarin juga kita melihat untuk meningkatkan daya kompetitifnya dan juga untuk lebih menyejahterakan petani kita menurunkan pajak atau pungutan ekspor,” sebut Eddy.
Jadi semua hal yang berhubungan dengan sawit perlu dibenahi. Yang penting tetap memegang prinsip keberlanjutan, dan bisa dilihat hari ini bahwa ternyata tidak ada satu bagian pun dari sawit yang terbuang.
“Semuanya bisa dimanfaatkan dari mulai tadi apa namanya, katalisator ya kemudian juga jadi sepatu sampai hal-hal lain yang sebelumnya mungkin hanya dikenal sebagai minyak goreng, sebagai biodiesel ternyata sawit ini bisa sangat-sangat luas,” ujar Eddy.
Ia mengklaim terus mendorong dan pemerintah selalu mendengar aspirasi baik dari masyarakat, dunia penelitian, pekebun rakyat, serta perusahaan dalam membenahi apa-apa aja yang perlu diperbaiki. Tidak ketinggalan, di dalam struktur BPDPKS juga ada komite pengarah yang terdiri dari para menteri.
“Nah ini jadi sekalian juga itu untuk men-streamlining kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi prinsipnya harus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan provitas, menjaga keberlanjutannya, dan mensejahterakan rakyat kita,” ungkapnya.
Ketika diblokir, kamu tidak dapat menghubungi pengguna dalam cara apapun. Meski demikian, tidak akan ada notifikasi atau pemberitahuan apapun ketika diblokir.
Whatsapp menjelaskan hanya terdapat beberapa indikator kontak telah diblokir oleh pengguna. Platform pesan singkat itu memberi catatan jika tanda-tanda tersebut dibuat ambigu.
Perusahaan beralasan langkah tersebut diambil dalam rangka melindungi privasi dan tidak akan memberitahu pengguna jika kontaknya telah diblokir oleh orang lain.
“Kami sengaja membuat ini ambigu untuk melindungi privasi saat Anda memblokir seseorang. Dengan demikian kami tidak bisa memberitahu Anda jika Anda diblokir oleh orang lain.” jelas WhatsApp.
Secara garis besar terdapat enam ciri-ciri nomor Anda telah diblokir seseorang. Berikut ciri-ciri nomor WhatsApp kamu diblokir oleh orang lain.
1. Tidak Ada Foto Profil
Jika melihat seseorang tanpa ada foto profil bisa jadi kontak kamu telah diblokir oleh orang tersebut. Namun kemungkinan lain, pengguna menyembunyikan foto profil atau nomor mu tidak disimpan yang membuat foto profil tidak terlihat.
2. Ceklis Satu
Salah satu tanda pesan berhasil dikirim adalah terdapat dua ceklis di bagian pesan terkirim. Beberapa pengguna juga menggunakan pengaturan ceklis dua berwarna biru.
Kamu mungkin telah diblokir jika tidak melihat salah satu tanda tersebut saat mengirimkan pesan kepada seseorang. Namun kemungkinan lainnya adalah orang tersebut sedang tidak mendapatkan akses internet atau tidak memiliki kuota.
3. Status Last Seen
Tanda seseorang diblokir adalah tidak bisa melihat fitur Last Seen pada sebuah kontak. Last Seen adalah informasi yang menunjukkan kapan pengguna aktif di WhatsApp.
Ciri-ciri ini juga bisa berarti kemungkinan lain. Pengguna dapat menonaktifkan Last Seen, dengan begitu orang lain tidak bisa melihatnya.
4. Tidak Bisa Ditelepon
Kontak yang tidak bisa ditelepon juga merupakan ciri-ciri telah diblokir. Statusnya akan menjadi ‘memanggil’ bukan ‘berdering’ saat ditelepon menggunakan WhatsApp.
Tapi ini juga bisa berarti orang tersebut tengah tidak memiliki paket internet atau berada di wilayah jaringan yang tidak bisa diakses internet.
5. Tidak Bisa Melihat Status WA
Ciri-ciri lainnya adalah tidak bisa melihat Status WhatsApp seseorang. Namun ada kemungkinan lainnya, misalnya pengguna tersebut tengah mengaktifkan fitur Privat Status pada beberapa orang saja.
6. Tidak Bisa Diundah ke Grup
Terakhir berkaitan dengan grup. Kamu kemungkinan diblokir seseorang jika tidak bisa mengundang seseorang ke dalam grup WhatsApp.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan bahwa perubahan aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para kontraktor migas, terutama yang menggarap lapangan-lapangan dengan tantangan teknis yang cukup tinggi.
“Intinya adalah untuk memberikan fairness (keadilan), untuk lapangan yang sulit. Setiap ada usaha, upaya dihargai dengan split itu tetap fungsinya adalah yang fair,” ucapnya ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga baru saja resmi merilis aturan baru terkait bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) dengan skema Gross Split atau bagi hasil dari pendapatan kotor.
Aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.230.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
Keputusan Menteri yang terdiri dari 13 poin keputusan ini resmi mulai berlaku saat ditetapkan pada 19 September 2024 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Pada Keputusan Menteri ESDM ini disebutkan jenis-jenis komponen dalam bagi hasil kontrak migas Gross Split, termasuk persentase bagi hasil dasar (base split) antara kontraktor dan pemerintah.
Pada keputusan ketiga disebutkan bahwa:
Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen yang digunakan dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang terdiri atas:
a. bagi hasil awal (base split);
b. komponen variabel dan komponen progresif untuk Minyak dan Gas Bumi Konvensional; dan
c. komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
Lalu, keputusan keempat berbunyi:
a. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
b. Untuk ketentuan-ketentuan pokok Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel tetap Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.
Untuk besaran persentase bagi hasil dasar (base split) diatur pada keputusan kelima, berikut bunyinya:
a. Bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan dan penyesuaian bagi hasil bagian Kontraktor.
b. Besaran bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan sebagai berikut:
1) untuk Minyak Bumi sebesar 53% (lima puluh tiga persen) bagian Negara dan 47% (empat puluh tujuh persen) bagian Kontraktor; dan
2) untuk Gas Bumi sebesar 51% (lima puluh satu persen) bagian Negara dan 49% (empat puluh sembilan persen) bagian Kontraktor.
Adapun keputusan keenam dan ketujuh mengatur tentang komponen variabel dan komponen progresif, seperti yang disebutkan pada keputusan ketiga poin b.
Untuk komponen variabel antara lain:
a. jumlah cadangan;
b. lokasi lapangan; dan
c. ketersediaan infrastruktur.
Sementara komponen progresif yakni:
a. harga Minyak Bumi; dan
b. harga Gas Bumi.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto menjelaskan aturan ini hadir sebagai respons atas kebutuhan kontraktor untuk mendapatkan kepastian bagi hasil yang lebih kompetitif, yang kini kontraktor mendapatkan bagi hasil mencapai 75-95%.
Adapun, dalam kontrak Gross Split sebelumnya, bagi hasil kontraktor bisa sangat variatif, bahkan dalam beberapa kasus mencapai nol persen.
“Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi,” ujar Ariana, Selasa (1/10/2024).
Selain memberikan kepastian bagi hasil yang lebih tinggi, regulasi baru ini juga dirancang untuk menarik investasi di Wilayah Kerja (WK) Migas Non Konvensional, dengan kontraktor berpotensi menerima bagi hasil sebesar 93-95% di awal masa kontrak, seperti yang diterapkan di WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.
Dalam aturan baru ini, parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.
“Poin yang keempat adalah, ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silahkan, mau berpindah juga silahkan. Sesuai dengan selera kontraktor,” ujarnya.
Adapun poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrastruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.
Poin yang kedua adalah parameter sesuai data lapangan. Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG Platts, dan gas domestik.
“Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir,” jelas Ariana.
Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75% s.d 95%, berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.
Lalu terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.
Yang terakhir, mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksibilitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC Cost Recovery ke Gross Split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.
Impor Indonesia dari Lebanon mungkin tidak sebanyak negara-negara lain, namun tetap mencuri perhatian. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Juli 2024 menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor beberapa jenis barang dari Lebanon dengan total nilai US$ 758.516 atau sekitar Rp 11,76 miliar US$1=15.495).
Salah satu komoditas yang cukup mengejutkan adalah impor mesin piston pembakaran dalam (internal combustion piston engines) yang tercatat sebesar US$ 2.444 (Rp 37.869.780). Jenis mesin ini menghasilkan tenaga dengan membakar bahan bakar (seperti bensin atau diesel) di dalam ruang bakar seperti di kendaraan. Karena vitalnya, piston kerap diidentikan dengan jantung mesin kendaraan.
Angka ini memang terbilang kecil, namun cukup menarik mengingat barang seperti ini biasanya lebih umum diimpor dari negara-negara dengan industri otomotif yang lebih besar seperti Jepang, Korea Selatan, atau Jerman.
Selain mesin piston, produk impor terbesar dari Lebanon ke Indonesia adalah barang cetakan (printed matter), yang mencapai US$ 632.822. Barang-barang cetakan ini termasuk buku, majalah, dan materi cetak lainnya yang mungkin digunakan di berbagai sektor pendidikan atau bisnis di Indonesia.
Produk cetakan Lebanon diminati karena mungkin menawarkan konten spesifik atau desain berkualitas yang sulit ditemukan dari negara lain. Sementara itu, Lebanon juga dikenal memiliki budaya literasi dan penerbitan yang kuat di kawasan Timur Tengah.
Impor bahan nabati mentah (crude vegetable materials) dari Lebanon tercatat sebesar US$ 48.075. Produk ini bisa mencakup berbagai bahan yang digunakan untuk industri pengolahan makanan, kosmetik, atau obat-obatan.
Dengan tren konsumsi yang semakin menuntut produk berbasis nabati dan alami, bahan nabati dari Lebanon mungkin digunakan dalam produk kosmetik atau farmasi yang populer di Indonesia. Negara lain yang juga mengekspor bahan nabati ke Indonesia termasuk India, China, dan beberapa negara di Eropa Timur.
Sektor katup termionik (thermionic valves) dan barang elektronik lainnya juga menyumbang angka US$ 38.777 dalam impor dari Lebanon. Katup termionik merupakan bagian penting dari perangkat elektronik yang digunakan dalam radio, televisi, dan alat komunikasi.
Impor jenis barang elektronik dari Lebanon mungkin berfokus pada komponen spesifik yang digunakan dalam industri manufaktur atau perakitan elektronik di Indonesia. Produk serupa biasanya diimpor dari negara-negara Asia seperti China, Taiwan, atau Korea Selatan, yang memiliki industri komponen elektronik yang jauh lebih besar.
Selain itu, ada juga impor pigmen, cat, dan pernis (pigments, paints, varnishes) senilai US$ 29.741. Produk-produk ini umumnya digunakan dalam industri manufaktur yang memerlukan pewarnaan atau pelapisan seperti industri otomotif, konstruksi, dan perabotan.
Bahan baku kimia dari Lebanon kemungkinan menawarkan kualitas atau harga yang kompetitif di pasar Indonesia. Untuk produk cat dan pigmen, biasanya Indonesia juga mengimpor dari negara-negara seperti Jerman, China, dan India yang memiliki industri kimia lebih maju.
Impor barang-barang dari Lebanon memang menarik karena volume dan nilainya relatif kecil dibandingkan negara-negara pemasok besar lainnya. Namun, produk yang diimpor memiliki peran penting di sektor-sektor tertentu di Indonesia. Misalnya, bahan cetakan yang digunakan dalam pendidikan dan bisnis, bahan nabati yang mungkin digunakan dalam kosmetik atau farmasi, hingga komponen elektronik yang penting untuk manufaktur teknologi.
Negara-negara lain yang juga menjadi sumber impor produk-produk serupa ke Indonesia termasuk China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, yang masing-masing memiliki porsi yang jauh lebih besar.
Namun, Lebanon berhasil masuk ke dalam rantai pasokan Indonesia berkat spesialisasi dalam produk-produk tertentu, seperti bahan cetakan dan bahan nabati yang mungkin memenuhi kebutuhan khusus di pasar Indonesia.
Secara keseluruhan, impor Indonesia dari Lebanon, meski relatif kecil dalam nilai dan volume, tetap menunjukkan bahwa negara ini memiliki daya saing dalam beberapa komoditas. Di masa depan, potensi peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Lebanon masih terbuka, terutama di sektor-sektor spesifik yang membutuhkan barang-barang dengan kualitas dan karakteristik yang hanya bisa disediakan oleh negara-negara dengan spesialisasi seperti Lebanon.
Ekonom Sucor Sekuritas, Ahmad Mikail Zaini mengatakan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran kenaikan harga minyak dunia. Terlebih dengan adanya kemungkinan Israel melakukan serangan balasan terhadap ladang minyak Iran.
Jika harga minyak naik, kata dia, tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang menjadi pengimpor minyak. “Sepertinya memang pengaruh global, sentiment risk-off karena eskalasi geopolitik di middle east,” kata Mikail dihubungi Jumat, (4/10/2024).
Sementara itu, ekonom Bank Danamon Hosianna Situmorang mencatat aliran keluar dana asing dalam sepakan di pasar saham sudah mencapai Rp 3 triliun. Dia menilai outflow ini terjadi karena investor mulai mencari safe haven seiring naiknya tensi perang Israel-Iran.
“Kekhawatiran investor untuk memilih safe haven seiring tensi Israel-Iran yang semakin memanas,” kata dia.
Selain itu, Hosianna menilai pelemahan Rupiah juga terjadi karena rilis data ekonomi yang menunjukkan perbaikan. Gubernur sentral bank AS Jerome Powell, kata dia, juga mengisyaratkan potensi pemangkasan suku bunga ke depannya tidak sebesar sebelumnya.
“DXY perlahan berbalik menguat karena rilis data ekonomi US yang perlahan berbalik membaik seperti data ADP dan lainnya, serta statement Powell yang menyatakan potensi pemangkasan suku bunga kedepannya tidaklah akan sebesar sebelumnya,” kata Hosianna.
Hal ini terungkap dari laporan laman Israel sendiri, Jerusalem Post, Minggu. Merujuk sumber anonim, Austin disebut “sangat marah” karena kurangnya pemberitahuan yang diberikan Gallant kepadanya.
“Austin dan Gallant telah berbicara melalui telepon lebih dari 125 kali sejak dimulainya perang Israel-Hamas tahun lalu,” kata surat kabar itu dilansir Senin (30/9/2024).
“Kepala pertahanan AS pada dasarnya kehilangan kendali dengan Gallant atas pembunuhan Nasrallah dan pemberitahuan singkat yang diberikan,” tambahnya.
Hal sama juga dibuat situs berita Axios. Menurut sumber Axios, Gallant meminta Austin untuk mengeluarkan pernyataan publik guna mencegah Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel setelah kematian Nasrallah.
“Nasrallah adalah orang jahat, tetapi sangat membuat frustrasi bahwa Israel melakukan ini tanpa berkonsultasi dengan kami dan kemudian meminta kami untuk membersihkan diri dalam hal menghalangi Iran,” kata seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya.
Meski begitu, Austin dikatakan tetap mengikuti permintaan Israel. Di mana AS akhirnya mengeluarkan komentar yang berkomitmen membela Negeri Zionis itu.
“Pentagon mengatakan bahwa Austin menekankan bahwa Amerika Serikat bertekad untuk mencegah Iran dan mitra serta proksi yang didukung Iran mengeksploitasi situasi atau memperluas konflik,” muat laman itu.
“Menteri menjelaskan bahwa Amerika Serikat tetap bersikap untuk melindungi pasukan dan fasilitas AS di kawasan tersebut dan berkomitmen untuk membela Israel,” pernyataan tersebut berlanjut.
Nasrallah terbunuh hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak proposal gencatan senjata yang dibuat oleh AS dan Prancis. Proposal itu meminta Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Lebanon selama 21 hari untuk memungkinkan perundingan antara Yerusalem Barat dan Hizbullah.
