CALLING88

^{_{Timnas Indonesia kala berlaga.}}

TIKET Timnas Indonesia vs China laris manis hingga tinggal tersisa 20 persen. Tiket pertandingan lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu pun akan dijual lagi pada 19 Mei 2025.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan tiket untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia vs China sudah terjual 80 persen. Laga kesembilan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar pada 5 Juni 2025 ini dapat antusias tinggi.

1. Tiket Resmi Sudah Mulai Dijual

PSSI sudah melakukan penjualan tiket resmi untuk menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia vs China. Kloter pertama penjualan tiket dilakukan pada Kamis, 15 Mei 2025.

Harga tiket yang dijual berkisar Rp300.000 hingga Rp1.750.000 tergantung kategori yang dibeli. Arya mengatakan, sebanyak 70 ribu kursi sudah terisi untuk menonton pertandingan itu. Artinya, sebanyak 80% tiket sudah terjual.

“Jadi kita sudah menyiapkan sekira 70 ribu kursi dari 76 ribu kapasitas SUGBK. Dari sana, kita kemarin sudah buka penjualan lewat (aplikasi) 80 persennya udah terjual. Itu semua kelas,” kata Arya Sinulingga dalam keterangan yang diterima Okezone, Jumat (16/5/2025).

2. Penjualan Tiket Berlanjut Pekan Depan

Arya mengatakan 20% tiket yang tersisa akan kembali dijual mulai Senin, 19 Mei 2025. Tiket menonton pertandingan ini akan dijual melalui situs resmi Kita Garuda. Arya memprediksi, antusiasme untuk war tiket sisa akan lebih masif.

Slot Qris 10k

^{_{Ilustrasi Kejaksaan Agung.}}

 Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan proses hukum pada sejumlah perkara korupsi yang ditangani penyidik Jampidsus.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan total bayaran yang tersangka dapat yakni ratusan juta rupiah, dari Advokat Marcella Santoso (MS) yang juga tersangka dalam kasus ini.

“Jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000,” kata Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, dikutip Kamis (8/5/2025). 

Dia menerangkan, MAM mendapatkan uang tersebut secara bertahap. Pertama, uang sebesar Rp697.500.000 dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati yaitu staf di bagian keuangan Kantor Hukum AALF.

Dan yang (kedua) diberikan oleh MS melalui Rizki yaitu kurir di kantor hukum AALF sebanyak Rp167.000.000,” ujar dia.

Abdul Qohar menjelaskan MAM bersama Direktur Pemberitaan JakTV Non-aktif Tian Bahtiar (TB), Advokat Marcella Santoso (MS) dan Junaidi Saibih (JS) bersama-sama membuat berita negatif yang menyudutkan Kejaksan Agung dalam penanganan perkara a quo di tingkat penyidikan, penuntutan dan di persidangan.

kas138

^{_{Kasus Keracunan}}

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat penambahan korban diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Sampai hari ini, tercatat ada 171 orang yang diduga keracunan makanan tersebut.

“Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang,” kata Kadinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Adapun rinciannya, 22 orang menjalani rawat inap, 29 orang menjalani rawat jalan, dan 120 orang mengalami keluhan ringan. Sebaran 22 korban yang menjalani rawat inap di RS Hermina 7 orang, RS Azra 4 orang, RS Islam 6 orang, RS EMC 1 orang, RS Graha Medika 2 orang, dan RS Salak 2 orang.

Sementara, rincian sebaran kasus berdasarkan sekolah yang telah melaporkan kejadian, yaitu TK Bina Insani 18 orang, SD Bina Insani 2 orang, SMP Bina Insani 82 orang, SDN Kukupu 3 9 orang, SDN Kedung Jaya 1 16 orang, dan SDN Kedung Jaya 2 43 orang dari total 13 sekolah yang terdata.

“Saat ini tengah melakukan investigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan hal itu, Dinkes Kota Bogor melakukan rencana tindak lanjut diantaranya pemantauan kasus keracunan sampai kasus tidak ditemukan kembali, melakukan pengobatan dan rujukan ke RS sesuai indikasi, pemeriksaan sampel muntahan dari rawat inap dan pengambilan sampel dari dapur MBG. 

kas138

^_Ilustrasi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) karena adanya perlawanan dari oknum warga binaan saat petugas melakukan razia.

“Razia terhadap potensi adanya barang terlarang , termasuk hp dan narkoba adalah langkah – langkah preventif dan juga progresif yang gencar jajaran kami lakukan,” kata Agus dalam keterangan, Kamis (8/5/2025).

Kerusuhan yang terjadi pada pukul 10.00 WIB itu, kini telah sudah kondusif. Pihak Lapas, kata mantan Wakapolri itu, telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri dan TNI guna mengatasi kondisi keamanan yang sempat terganggu.

“Pukul 11.45 WIB tadi kondisi di Lapas Narkotika Muara Beliti sudah berangsur kondusif,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (8/5/2025).

Ia menegaskan bahwa berantas habis narkoba merupakan salah satu prioritas di 13 program akselerasi Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan

“Sikap saya tegas siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tuturnya.

Di sisi lain, salah bentuk komitmen pihaknya dalam memberantas peredaran narkoba baik dari dalam maupun menuju ke lapas adalah memindahkan 548 warga binaan yang diduga terlibat peredaran atau bandar narkoba ke lapas super maksimum security di Nusakambangan.

Selain itu, dirinya juga menonaktifkan 14 pejabat struktural, 4 Ka UPT (kalapas/ karutan), 57 pegawai pemasyarakatan dalam pembinaan dan pengawasan kanwil, dan 5 orang pegawai masih dalam pemeriksaan, serta 2 pegawai di proses pidana karena diduga terlibat dalam peredaran Narkoba.

“Mohon dukungan dan doanya untuk perjuangan kami membersihkan lapas rutan dari semua gangguan keamanan, terkhusus dari peredaran Narkoba dan penggunaan HP yang manjadi sumber utama permasalahan,” ucapnya.

kas138

^{_{Program Interupsi.}}

Isu yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sebagai ‘Presiden Boneka’ kembali mencuat dan menimbulkan polemik di ruang publik. Menanggapi hal tersebut, Prabowo tidak tinggal diam. 

Dengan tegas, ia membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kepemimpinannya berdiri di atas pijakan konstitusi dan mandat rakyat Indonesia.

Dalam INTERUPSI “Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi” malam ini, Kamis (8/5/2025), bersama Anisha Dasuki, Andi Azwan, Ade Armando dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam. Isu yang semakin menarik perhatian publik karena menyangkut kredibilitas dan independensi seorang kepala negara.

Dalam pernyataannya beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo menyebut bahwa ia memang kerap berkomunikasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, tetapi hal tersebut murni dilakukan sebagai penghormatan atas pengalaman Jokowi selama sepuluh tahun memimpin Indonesia. 

Pernyataan ini mendapat dukungan langsung dari Presiden Jokowi yang juga membantah anggapan bahwa Prabowo dikendalikan olehnya. Lantas, benarkah komunikasi yang intens antara dua pemimpin ini menjadi bukti adanya kendali tersembunyi? Atau hanya manuver politik yang menggoyang stabilitas pemerintahan yang baru?.

Saksikan selengkapnya di INTERUPSI malam ini “Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi” bersama para narasumber, Andi Azwan-Waketum Prabowo Mania, Ade Armando-Politisi PSI, Yunarto Wijaya-Dir. Eksekutif Charta Politika, Ubedilah Badrun-Analis Sosial Politik UNJ, Pukul 20.00 WiB, Live di iNews.

kas138

^{_{Profil Rizal Fadillah, Terlapor Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Alami Kecelakaan Ditabrak Motor/ist}}

Profil Rizal Fadillah, terlapor dugaan ijazah palsu Jokowi kecelakaan ditabrak motor, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Kamis (8/5/2025).

Rizal menghadiri panggilan di Mabes Polri untuk memberikan keterangan, pada Selasa (6/5/2025). Namun dua hari setelahnya, ketika ia dalam perjalanan kembali ke Bandung, ia mengalami kecelakaan lalu lintas karena ditabrak oleh sebuah sepeda motor. Insiden ini menyebabkan Rizal tidak bisa menghadiri pemeriksaan lanjutan oleh Polda Metro Jaya.

“Saya pulang dari acara Bareskrim dan podcast Refly Harun sampai Bandung pukul 23.30 WIB, pas nyebrang ada motor, tak sempat menghindar, tapi kayanya tidak sengaja, Di Jalan Kopo, kang dekat RS immanuel,” kata Rizal, Kamis (8/5/2025).

Dia memastikan, bahwa peristiwa yang dialami bukanlah tabrak lari. Pengendara yang menabrak dirinya juga langsung meminta maaf kepadanya. “Motor dia juga jatuh, sementara kebetulan saja nampaknya,” ujar Rizal.

Saat ini, Rizal Fadillah masih menjalani perawatan akibat kecelakaan yang dialaminya. Pihak TPUA berharap proses hukum tetap berjalan secara adil dan terbuka, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

1. Profil Rizal Fadillah

Rizal Fadillah merupakan sosok yang dikenal luas sebagai aktivis di bidang keagamaan dan sosial. Namanya belakangan ini menjadi perhatian publik lantaran keterlibatannya dalam laporan dugaan ijazah palsu milik Jokowi.

Rizal menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), dan bersama timnya, ia melaporkan dugaan tersebut kepada pihak berwajib.

2. Riwayat Pendidikan

Pria kelahiran Bandung, 12 Desember 1959 ini menempuh pendidikan dasar di SD Ciateul III Bandung, lalu melanjutkan ke SMP BPI II Bandung, dan SMAN IV Bandung. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan spesialisasi Hukum Tata Negara.

Dalam perjalanan kariernya, Rizal sempat mengajar di SMA Muhammadiyah II Bandung dan juga menjadi kepala sekolah di SMA Islam At-Tarbiyah Tasikmalaya. Ia pun pernah menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati.

Rizal pernah dipercaya sebagai Ketua Bidang Pendidikan DPW PPP Jawa Barat serta menjadi peneliti di Lembaga Studi Pembangunan Jakarta.

kas138

^{_{Presiden Prabowo Subianto}}

 Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Salah satu pembahasan utama yakni percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang menjadi dasar pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kami diundang untuk membicarakan Koperasi (Merah Putih). Jadi, Menteri Desa dan PDDT kan ada 7 tugas di Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Itu yang mau kita laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto kepada awak media.

Yandri menjelaskan, bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran untuk mendorong pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. “Siapa pesertanya, siapa yang mengundang, apa agendanya, itu sudah kami detailkan di Surat Edaran,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut telah dikeluarkan surat edaran kedua terkait pembiayaan akta notaris untuk pembentukan koperasi. “Jadi, ada beberapa desa yang sumber untuk akta notaris itu belum ada. Tapi juga ada beberapa desa yang sudah ditalangi oleh CSR, oleh Gubernur, oleh Bupati,” ujarnya. 

Yandri menambahkan, dana operasional pemerintahan desa sebesar 3 persen dari Dana Desa bisa digunakan untuk keperluan tersebut. “Jadi, kalau 3 persen, kalau dana desanya Rp1 miliar, berarti kan ada Rp30 juta. Nah, sekarang notaris itu Indonesia diseragamkan, Rp2.500.000,” jelas Yandri. 

kingslot

^{_{Ganjar Pranowo hadir di sidang Hasto Kristiyanto}}

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo kembali mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). Kedatangannya untuk menghadiri sidang kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengaku, ingin hadir di setiap persidangan Hasto. Namun, hal itu terhalang dirinya yang kini tinggal di luar Jakarta. 

“Saya sebenarnya ingin setiap Minggu bisa hadir, tapi karena saya tinggal di Yogya maka kita atur jadwalnya,” kata Ganjar di lokasi. 

Ganjar tiba di lokasi di sela-sela skors sidang. Menurutnya, hal itu karena adanya keperluan partai. “Tadi langsung ketemu dengan Mas Hasto. Saya senang Mas Hasto tetap semangat gitu, tetap semangat, tidak kendor, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengikuti seluruh proses ini,” ujarnya. 

“Yang penting sehat, yang penting semangat. Pokoknya kalau saya lihat wajahnya semringah dan bersemangat,” pesan Ganjar ke Hasto. 

Ihwal kedatangannya ini, Ganjar mengaku tidak lapor terlebih dahulu ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebab, kehadirannya ini sebagai sahabat. 

“Kalau seperti itu gak perlu lapor-lapor, ini kan kesadaran diri dan relasi saja. Buat kami, kami bersahabat lama, di strukturan dia sekjen saya, dan hari ini sedang mengalami proses yang tidak mudah, maka kami akan memberikan dukungan,” pungkasnya.
 

kingslot

^{_{Ahmad Dhani/ist}}

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memproses dua laporan terhadap anggota DPR Fraksi Gerindra Ahmad Dhani. MKD telah memanggil pihak pelapor Ahmad Dhani untuk diminta klarifikasi laporan.

Adapun laporan itu pertama terkait pernyataan Ahmad Dhani bernada rasial saat rapat Komisi X DPR dengan Menpora dan PSSI, serta laporan dugaan penghinaan terhadap Rayen Pono.

“Hari ini MKD telah menerima dan memeriksa pengadu terkait dengan laporan-laporan yang menyangkut anggota DPR,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyantoro usai sidang klarifikasi yang digelar secara tertutup, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Agung melanjutkan, laporan Rayen Pono yang namanya diduga diplesetkan oleh Ahmad Dhani. Rayen melaporkan Ahmad Dhani karena diduga menghina marga Pono.

“Nampaknya ini diplesetkan, kita tidak tahu apakah disengaja atau tidak, atau kah candaan terkait mungkin conflict interest persoalan yang ada di antara kedua orang ini,” jelas Agung.

Agung pun mengatakan, marga “Pono” sangat dihargai di NTT. Ia berkata, marga itu disandang oleh keluarga yang terpandang di NTT.

“Tetapi nampaknya ini diplesetkan, kita tidak tahu apakah disengaja atau tidak? Atau kah candaan terkait mungkin conflict interest persoalan yang ada di antara kedua orang ini?” tutur Agung.

“Untuk itu kami nanti akan dengarkan dan hadirkan terlapor dalam pemeriksaan sidang Mahkamah Kehormatan,” imbuhnya.

^{_{Mahkamah Konstitusi}}

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima gugatan Pemilihan Bupati Kabupaten Puncak Jaya pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Gugatan ini diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua MK Suhartoyo, membacakan amar putusan sidang dismissal di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut permohonan Pemohon tetap tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 UU 10/2016. 

Berdasarkan hasil penghitungan, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak mencapai 11.509 suara atau sekitar 8,04 persen dari total suara sah sebanyak 143.083 suara. Padahal, ambang batas maksimal yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan adalah 2 persen atau 2.862 suara.

“Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU 10/2016,” kata Enny.

Mahkamah juga menilai dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan, termasuk mengenai dugaan kekeliruan dalam rekapitulasi ulang suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. MK menyatakan KPU telah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya secara patuh.

Selain itu, Mahkamah juga berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024 dengan Nomor Urut dua, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU 10/2016.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” ujar Enny.