Dalam kunjungan tersebut, ia mendorong adanya upaya pelestarian warisan budaya, khususnya situs-situs sejarah spiritual yang memiliki nilai penting dalam perjalanan kebudayaan khususnya di pulau Jawa.
Menbud Fadli menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur situs. Hal ini disampaikan setelah meninjau bangunan makam utama Ranggawarsita. “Atap rumah makam perlu segera diperbaiki karena berisiko menyebabkan kerusakan struktural,” ujarnya.
Rumah makam Ranggawarsita berbentuk bangunan joglo berukuran 6,5 x 17 m terletak di tengah pemukiman penduduk di Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Klaten. Kompleks makam ini menjadi lokasi ziarah spiritual yang ramai dikunjungi masyarakat dari luar daerah.
Ranggawarsita atau Raden Ngabehi Ranggawarsita dikenal sebagai seorang pujangga besar dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang lahir pada 1802 dan wafat pada 1873. Berbagai karya kesusastraan Jawa telah ia ciptakan, di antaranya Serat Hidayat Jati, Serat Ajidarma Tuwin, Serat Ajinirmala, Serat Suluk Sukmalelana, Serat Jaka Lodhang, Serat Jayengbaya, Serat Pawarsakan, Serat Kalatidha, dan Serat Witaradya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja, Menbud Fadli juga meninjau Kompleks Makam Ki Ageng Pandanaran atau yang juga dikenal sebagai Sunan Tembayat, seorang tokoh spiritual dan wali pada abad ke-15 yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Ia juga diketahui sebagai Bupati Semarang yang pertama.
Situs yang terletak di Desa Paseban, Bayat, Kabupaten Klaten ini diketahui telah berdiri sejak sekitar tahun 1500-an dan masih ramai dikunjungi masyarakat untuk berziarah.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan paspor Riza Chalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, telah dicabut. Namun, keberadaan tersangka yang berjuluk ‘raja minyak’ itu masih misterius, meski terdeteksi berada di Malaysia.
Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, pencabutan paspor Riza Chalid mempersempit ruang geraknya. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah segera meminta ekstradisi.
“Segera minta ekstradisi jika sudah dipastikan keberadaannya (Riza Chalid),” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Boyamin mengaku mendapat informasi Riza Chalid diduga sudah pergi ke Jepang, setelah sebelumnya dikabarkan berada di Malaysia. Dugaan kepemilikan paspor ganda, kata Boyamin, sebaiknya juga ditelusuri. Apalagi bila informasi yang diperolehnya terbukti.
Upaya ekstradisi, menurut Boyamin, juga pernah dilakukan seperti dalam kasus Paulus Tannos dalam penyidikan perkara e-KTP. Namun, jika memang pada akhirnya tidak bisa dipulangkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) harus menempuh sidang in absentia.
“Kalau masih tidak dipulangkan, sidang in absentia menjadi jalan terakhir yang bisa dilakukan Kejaksaan Agung,” pungkasnya.
Organisasi Persaudaraan Gunung Puntang Indonesia (PGPI) bersama sejumlah pihak mengambil langkah tegas demi mencegah kejadian serupa terulang.
Setelah adanya kejadian yang jatuh kemarin, kan yang disorotnya pasti PGPI karena zona jalurnya ada di kami. Makanya kami juga nggak mau hal-hal yang tidak diinginkan, jadi sekarang kita tutup jalurnya,” ujar Ketua Umum PGPI, Ikar Kardiman, Kamis (31/7/2025).
Penutupan jalur ini, menurut Ikar, bukan keputusan sepihak. Prosesnya melalui audiensi dengan Basarnas, PMI, serta para relawan senior yang selama ini aktif di kawasan Gunung Puntang.
Langkah itu diambil setelah dua remaja berinisial RS (15) dan FR (16) jatuh ke jurang usai nekat menembus batas larangan. Mereka diketahui masuk dari jalur basecamp PGPI dan sempat menjebol kawat pengaman.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menjelaskan soal kapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bisa keluar dari penjara setelah menerima abolisi. Begitu pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang mendapat amnesti.
Menurut Mahfud, setelah DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai abolisi dan amnesti, kini Tom dan Hasto tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Setelah diterbitkan Keppres tersebut, maka keduanya akan bebas dari jeruji besi.
“Tinggal keduanya menunggu Keputusan Presiden. Sesudah Presiden kirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan itu nanti Presiden mengeluarkan Keppres memberi amnesti dan abolisi kepada saudara Hasto Kristiyanto dan kepada Tom Lembong,” ujar Mahfud dikutip melalui kanal YouTube @MahfudMDofficial, Jumat (1/8/2025).
Dengan pemberian penghapus pidana dari Presiden itu, menandakan komitmen Prabowo dalam penegakan hukum. Hal ini juga membuka harapan baru bagi masyarakat sebagai tanda bahwa hukum mulai ditegakkan secara benar.
“Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik, agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum, bukan karena pesanan politik,” tuturnya.
Advokat senior Hotman Paris Hutapea mengklaim ikut berperan dalam pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Ia mengaku telah berupaya menghubungi “ring satu” agar Presiden Prabowo Subianto bisa mengampuni Tom Lembong.
Hal itu diungkapkan Hotman dalam program iNews Malam, Kamis 31 Juli 2025. Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan ring satu Presiden Prabowo selama sebulan terakhir.
“Jadi gini, saya juga barusan berteleponan dengan Pak Dasco dan itu dibenarkan. Memang saya selama sebulan ini, seluruh Ring 1 — sama Pak Dasco, sama Pak Rosan — semua saya WA,” kata Hotman kepada iNews Media Group, dikutip Jumat (1/8/2025).
Dalam pesan elektronik singkat itu, Hotman selaku kuasa hukum importir swasta, berharap agar Tom Lembong dibebaskan lantaran tidak ada unsur pidana.
“Saya minta semua Ring 1, sama Pak Teddy, Pak Rosan, Pak Dasco agar mengusulkan kepada Pak Prabowo supaya Prabowo menentukan sikap yang intinya menyatakan bahwa Tom Lembong itu tidak bersalah, gitu loh,” ungkap Hotman.
Trump menuduh organisasi tersebut mendukung isu-isu budaya dan sosial progresif, serta bersifat memecah belah, kata Wakil Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly, sebagaimana dikutip oleh surat kabar New York Post, Selasa.
“Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari UNESCO — yang mendukung isu-isu budaya dan sosial progresif, serta bersifat memecah belah, yang sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan masuk akal yang dipilih oleh rakyat Amerika pada bulan November,” kata Kelly.
Pada pernyataan terpisah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari UNESCO akan berlaku mulai 31 Desember tahun depan.
“Hari ini, Amerika Serikat memberi tahu Direktur Jenderal Audrey Azoulay tentang keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari UNESCO. Keterlibatan berkelanjutan di UNESCO tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat,” ujar Bruce.
Penarikan diri tersebut akan berlaku efektif mulai 31 Desember 2026 dan Amerika Serikat akan tetap menjadi anggota penuh UNESCO hingga saat itu, tambahnya.
Bruce menjelaskan bahwa agenda “globalis dan ideologis” UNESCO dalam pembangunan internasional bertentangan dengan kebijakan luar negeri “America First.”
Mentan menegaskan pentingnya memperkuat produksi pangan sekaligus mengembangkan hilirisasi komoditas strategis seperti padi dan kelapa untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan krisis iklim dan ketidakpastian global.
“Potensi Riau luar biasa, penduduknya 7 juta orang, pangan harus beres. Karena itu Presiden meminta kita fokus pada empat hal: swasembada pangan, pangan bergizi, biofuel, dan hilirisasi,” kata Mentan dalam Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam, Optimalisasi Lahan, dan Cetak Sawah Rakyat di Pekanbaru, Selasa.
Menurut Mentan, Riau baru memanfaatkan sekitar 20 persen potensi lahannya, sehingga produksi beras lokal hanya mampu memenuhi 22 persen dari kebutuhan masyarakat yang mencapai 662 ribu ton per tahun.
Melihat peluang tersebut, Kementerian Pertanian siap membantu agar Riau mampu meningkatkan produksinya hingga 50 ribu hektare dalam dua hingga tiga tahun mendatang dengan estimasi dukungan senilai Rp1,7 triliun.
“Kita harus menyiapkan pangan bagi generasi mendatang, 50 hingga 100 tahun ke depan, dimulai dari sekarang, tinggal menunggu komitmen dari Pak Gubernur dan Para Bupati, kami siap bantu” ujar Mentan dikutip di Jakarta.
Selain sektor pangan, Mentan juga menyoroti pentingnya hilirisasi kelapa sebagai kekuatan ekonomi baru Riau. Dengan potensi kelapa rakyat yang besar dan peluang pasar global yang menjanjikan, kelapa dinilai bisa menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan.
“Kami akan investasi Rp371 miliar untuk industri kelapa. Dengan hilirisasi, harga kelapa bisa naik ribuan persen, dan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” jelas Amran.
Lebih lanjut Mentan menegaskan transformasi pertanian di Riau harus difokuskan pada tiga hal yakni cetak sawah, pengembangan kelapa, dan pembangunan irigasi.
Ia meyakini kemandirian pangan akan menekan inflasi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong kesejahteraan petani.
“Gagasan tanpa tindakan itu nol. Saatnya kita bergerak,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh agenda strategis nasional di sektor pangan.
Ia menyebutkan, luas baku sawah di Riau saat ini mencapai 59 ribu hektare, namun baru memenuhi 22 persen kebutuhan daerah.
“Dengan dukungan pusat, produksi padi tahun lalu naik 7 persen dan tahun ini diproyeksikan meningkat 12 persen,” kata Wahid.
Dia menuturkan potensi kelapa rakyat di Riau yang tersebar di berbagai kabupaten dengan total lebih dari 400 ribu hektare, namun masih minim fasilitas pengolahan.
Oleh karena itu, dia berharap dukungan penuh pemerintah pusat untuk mendorong hilirisasi sehingga nilai jual petani bisa meningkat.
“Indonesia telah mempertahankan kebijakan luar negeri aktif terbaik selama beberapa dekade, dan ini telah menyelamatkan Indonesia dari banyak masalah global,” kata Imran, yang menjabat sebagai Direktur Asia Middle East Center for Research and Dialogue (AMEC), dalam Seminar Nasional BRICS yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa.
Imran mengaku senang Indonesia dapat terus membina hubungan yang lebih baik dengan mitra dari negara-negara berkembang.
Namun, menurut dia, menjauhi konflik regional dan internasional telah memberikan manfaat positif bagi Indonesia.
Untuk itu, dia menyarankan Indonesia untuk terus melakukan pendekatan politik bebas aktif tersebut, dan pendekatan lindung nilai atau “hedging“.
“Lindung nilai artinya kita tidak harus berpihak pada satu pihak tertentu yang berseberangan. Tetapi, kita sebenarnya bisa berteman dengan kedua belah pihak,” katanya.
Hal itu disebutnya sudah sering ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dalam banyak pidatonya, tentang bagaimana Indonesia berusaha berteman dengan negara manapun.
Menjalin hubungan baik dengan China, Rusia serta negara-negara anggota BRICS lain, di mana Indonesia terdaftar sebagai anggotanya, merupakan tindakan yang penting guna memperluas bidang kerja sama.
Namun, itu tidak berarti bahwa Indonesia harus berselisih dengan negara adikuasa tradisional lainnya, khususnya negara adikuasa Barat.
Menurut Imran, pendekatan politik bebas aktif tersebut juga mencerminkan budaya dan sejarah Indonesia sendiri secara internal, di mana semboyan Bhineka Tunggal Ika menunjukkan kerukunan di antara masyarakat Indonesia yang memiliki beragam suku dan budaya.
Stasiun Quanhu Park di Guiyang, ibu kota Provinsi Guizhou, yang mencakup luas lebih dari 3.900 meter persegi, memiliki 130 tempat pengisian daya yang menawarkan kecepatan pengisian daya hampir “satu kilometer per detik”.
Kemajuan itu dicapai ketika China menghadapi tuntutan infrastruktur yang kian besar dari armada EV-nya yang berkembang pesat. Data nasional China menunjukkan pasar pengisian daya masih didominasi oleh unit-unit berdaya rendah, dengan pengisian daya cepat belum memadai dan teknologi ultra-fast charging, pengisian daya ultracepat baru mulai bermunculan.
Pada Juli, empat departemen pemerintah pusat secara bersama-sama merilis sebuah peta jalan yang bertujuan untuk membangun lebih dari 100.000 titik pengisian daya berkapasitas tinggi di seluruh negara itu per akhir 2027 demi mencapai peningkatan yang substansial dalam kemampuan layanan dan inovasi teknologi.
Dikembangkan bersama oleh grup teknologi energi Hubei Shanxin dan perusahaan layanan EV Guizhou milik China Southern Power Grid, stasiun Quanhu Park merupakan fasilitas terintegrasi berpendingin cairan pertama di Guizhou yang menggabungkan pengisian daya ultracepat bertenaga surya dengan pertukaran energi vehicle-to-grid (V2G).
“Tujuan kami adalah untuk menyamai efisiensi pengisian bahan bakar kendaraan bensin, yang pada akhirnya mendorong adopsi EV premium,” ujar direktur Shanxin Energy, Lin Xiaolan.
Dia menyoroti desain multifungsi stasiun tersebut sebagai contoh untuk infrastruktur masa depan.
Dilengkapi dengan 20 pengisi daya ultracepat berpendingin cairan dengan daya maksimum 600 kW, 100 pengisi daya cepat dengan daya maksimum 250 kW, dan 10 unit V2G dua arah dengan daya 20 kW, stasiun itu dapat melayani 120 kendaraan secara bersamaan dengan pengisian daya yang cepat.
Sebuah sistem cerdas menampilkan data operasional aktual dan mengelola aliran energi di seluruh subsistem pengisian daya, pembangkit listrik tenaga surya, dan penyimpanan baterai. Shi Jihong, manajer stasiun tersebut, menyampaikan bahwa pengisian daya antara tengah malam dan pukul 08.00, yang merupakan periode tarif listrik terendah, terutama melayani pengemudi layanan transportasi daring dan pengemudi taksi yang menginginkan pengisian daya berbiaya rendah.
“Ini merupakan pengalaman pengisian daya yang luar biasa,” ujar Che Zhong, seorang pengemudi layanan transportasi daring, yang memuji lingkungan dan antrean yang minim.
Hanya dibutuhkan pengisian daya selama 50 menit untuk mendapatkan listrik yang cukup untuk menjalankan mobil dalam sehari.
Layanan EV Guizhou milik China Southern Power Grid merencanakan cakupan ultracepat yang komprehensif di seluruh pusat kota Guizhou dan ketersediaan pengisian daya cepat yang tersebar luas di daerah-daerah setingkat wilayah sehingga secara konsisten membangun jaringan yang menjanjikan pengoperasian EV tanpa hambatan bahkan di salah satu wilayah paling bergunung-gunung di China.
